BGN Gandeng BPOM Tingkatkan Pengawasan dan Keamanan Menu MBG

AKURAT.CO Badan Gizi Nasional (BGN) bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) untuk mendukung pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dalam aspek keamanan pangan.

Perjanjian ini disusun sebagai pedoman bagi kedua lembaga dalam menjalankan tugas masing-masing, untuk mendukung keamanan pangan program MBG. Sehingga diharapkan ke depannya dapat terwujud generasi sehat, cerdas, dan berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.

"Perjanjian tersebut merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman antara kedua institusi yang diteken pada 23 Januari 2025. Dalam kerja sama ini, kedua pihak sepakat menggunakan skema swakelola tipe II sebagai dasar pelaksanaan kegiatan," kata Kepala BGN, Dadan HIndayana, dalam keterangannya, Kamis (7/5/2026).

Baca Juga: MBG Jadi Motor Baru, Pertumbuhan RI Jadi Yang Tertinggi di Antara G20

Menurutnya, aspek keamanan pangan merupakan prioritas utama dalam implementasi program. Guna memastikan setiap makanan yang disalurkan dalam program ini telah melalui proses pengawasan dan pengujian yang ketat, sehingga aman dikonsumsi oleh masyarakat.

Dia menekankan, kolaborasi dengan BPOM akan memperkuat sistem pengawasan dari hulu hingga hilir. "Sinergi ini penting agar pengawasan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berbasis uji laboratorium dan standar keamanan pangan yang terukur," ujarnya.

Dalam dokumen kerja sama, ruang lingkup kolaborasi meliputi penyusunan metode analisis pengujian pangan, pelaksanaan pengawasan dan pengujian makanan, hingga tindak lanjut atas hasil pengawasan tersebut.

Baca Juga: Menu MBG di Pekalongan Berbelatung, Irma Suryani Kritisi Lemahnya Pengawasan di SPPG

Selain itu, kedua pihak juga akan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia, sarana, dan prasarana, serta membuka peluang kerja sama lain yang disepakati secara tertulis.

Pihaknya berharap, pengawasan kualitas dan keamanan pangan dalam program MBG dapat berjalan lebih optimal serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat luas.

"Seluruh proses tersebut akan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme swakelola," tegasnya.