Usai Viral, MC LCC Empat Pilar MPR RI 2026 Akhirnya Buka Suara dan Minta Maaf

AKURAT.CO Polemik penilaian dalam final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat masih menjadi sorotan publik setelah videonya viral di media sosial. Perdebatan terkait keputusan dewan juri dalam babak final lomba tersebut memicu berbagai tanggapan dari masyarakat.

Sorotan publik semakin meluas setelah beredar potongan video yang memperlihatkan protes peserta terhadap keputusan penilaian juri. Tidak hanya dewan juri, pembawa acara atau MC dalam kegiatan tersebut juga ikut menjadi perhatian warganet karena dinilai terlibat dalam situasi yang memicu kontroversi.

Usai polemik tersebut viral, MC bernama Shindy Lutfiana akhirnya menyampaikan permohonan maaf secara terbuka melalui akun Instagram resminya @shindy_mcwedding pada Selasa (12/5/2026).

Baca Juga: MPR Nonaktifkan Juri dan MC Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar, Akui Ada Kelalaian

Dalam unggahan tersebut, Shindy Lutfiana mengaku menerima seluruh kritik dan saran dari masyarakat terkait sikap dan ucapannya saat memandu babak final LCC Empat Pilar MPR RI 2026 Kalimantan Barat.

“Saya Shindy Lutfiana, selaku MC menyampaikan permohonan maaf terkait kesalahan atas ucapan saya pada saat pelaksanaan babak final Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI 2026 Provinsi Kalimantan Barat,” tulisnya dalam unggahan tersebut.

Shindy juga mengatakan bahwa kritik dari masyarakat akan menjadi bahan evaluasi agar dirinya lebih bijak dalam berbicara dan bersikap pada kegiatan berikutnya.

Ia berharap permohonan maaf yang disampaikan dapat diterima oleh seluruh pihak yang merasa kecewa atas kejadian tersebut.

Kronologi Polemik LCC Empat Pilar 2026

Polemik bermula saat sesi rebutan dalam babak final LCC Empat Pilar MPR RI tingkat Kalimantan Barat yang diikuti tiga sekolah, yakni SMAN 1 Pontianak, SMAN 1 Sambas, dan SMAN 1 Sanggau.

Dalam sesi tersebut, peserta dari SMAN 1 Pontianak menjawab pertanyaan mengenai lembaga yang pertimbangannya diperhatikan DPR dalam memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK.

Meski jawaban dinilai benar oleh sebagian penonton, dewan juri justru memberikan pengurangan nilai kepada tim SMAN 1 Pontianak dengan alasan artikulasi jawaban tidak terdengar jelas.

Tak lama kemudian, pertanyaan yang sama diberikan kepada peserta lain dari SMAN 1 Sambas dan memperoleh nilai penuh karena dianggap menyampaikan inti jawaban dengan benar.

Baca Juga: MPR Evaluasi Total Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar

Keputusan tersebut langsung diprotes peserta SMAN 1 Pontianak karena merasa telah memberikan jawaban yang sama. Potongan video perdebatan itu kemudian ramai beredar di media sosial dan memicu kritik dari publik.

Sejumlah warganet menilai keputusan dewan juri tidak konsisten karena jawaban kedua peserta dianggap memiliki substansi yang sama.

Melalui akun Instagram resmi sekolah, pihak SMAN 1 Pontianak meminta klarifikasi kepada penyelenggara terkait proses penilaian dewan juri.

Sekolah menilai terdapat sejumlah hal yang perlu dijelaskan secara transparan, mulai dari kesamaan substansi jawaban hingga dugaan kurang fokusnya dewan juri saat melakukan penilaian.

Selain meminta penjelasan resmi, pihak sekolah juga mendesak adanya evaluasi terhadap mekanisme perlombaan demi menjaga sportivitas dan kredibilitas kompetisi pendidikan tersebut.

Tanggapan MPR RI soal Polemik LCC Empat Pilar Kalbar

Menanggapi polemik yang berkembang, MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI akhirnya menyampaikan klarifikasi sekaligus permohonan maaf melalui akun Instagram resmi @mprgoid.

Dalam pernyataannya, MPR RI mengakui adanya kelalaian dewan juri yang memicu polemik penilaian dalam lomba tersebut.

MPR RI juga mengambil langkah dengan menonaktifkan dewan juri dan MC yang bertugas pada pelaksanaan LCC Empat Pilar Kalimantan Barat 2026.

Baca Juga: Viral Lomba Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI 2026 Jadi Sorotan, Begini Kronologi Lengkapnya

Selain itu, pihak penyelenggara memastikan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem penilaian, mekanisme verifikasi jawaban peserta, hingga tata kelola keberatan dalam perlombaan.

Kasus ini menjadi perhatian luas di media sosial dan memunculkan desakan evaluasi terhadap sistem penilaian dalam kompetisi pendidikan agar lebih objektif, transparan, dan profesional di masa mendatang.