Jelang Puncak Haji, DPR Minta Fasilitas Medis Diperkuat

AKURAT.CO Anggota Komisi VIII DPR, Selly Andriany Gantina, meminta pemerintah memperkuat fasilitas medis, layanan pendampingan, serta pengawasan terhadap jemaah haji Indonesia, menjelang puncak pelaksanaan ibadah di Arab Saudi.
Menyusul meningkatnya jumlah jemaah yang wafat di Tanah Suci, serta bertambahnya yang membutuhkan perawatan intensif.
Selly mengapresiasi pelaksanaan pemberangkatan jemaah haji tahun ini yang dinilainya berjalan cukup baik. Namun, ia menegaskan masih ada sejumlah catatan penting yang perlu segera dievaluasi pemerintah.
"Saya pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Haji dan Umrah yang sudah menyelenggarakan pelaksanaan haji. Tetapi berdasarkan evaluasi kami, ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian serius," ujar Selly, dalam keterangannya, Jumat (15/5/2026).
Fokus utama saat ini, menurutnya, adalah menekan angka kematian jemaah agar tidak melonjak menjelang puncak ibadah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).
Baca Juga: One Stop Service Haji 2026 Dinilai Baik, DPR Ingatkan Profesionalisme Petugas Jadi Kunci
Selly mengingatkan cuaca ekstrem di Arab Saudi serta tingginya aktivitas fisik dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan, khususnya bagi jemaah lansia dan yang memiliki penyakit penyerta.
"Yang harus menjadi perhatian kita adalah bagaimana menekan angka kematian agar tidak melonjak pada puncak haji nanti," kata legislator Fraksi PDIP itu.
Selain kesehatan, Selly juga menyoroti akomodasi. Ia menerima informasi masih ada sejumlah hotel dengan lokasi cukup jauh dari pusat kegiatan ibadah. Karena itu, ia meminta petugas haji memastikan pelayanan maksimal agar jemaah tetap nyaman.
Ia juga menyinggung layanan konsumsi yang harus dijaga kualitas dan variasinya, agar kebutuhan gizi terpenuhi dan tidak menimbulkan kejenuhan.
Soal KBIHU, Selly meminta pengawasan diperketat. Ia mengingatkan agar jemaah tidak dipaksakan menjalankan umrah sunnah berulang kali di tengah suhu panas ekstrem dan kondisi fisik yang rentan.
"Kami masih mendengar ada jemaah yang diarahkan berkali-kali melakukan umrah sunah. Padahal cuaca sangat panas dan petugas terbatas. Ini harus menjadi perhatian," ujarnya.
Masalah lain, Selly menyoroti pelayanan rumah sakit dan sistem asuransi kesehatan. Masih ada kendala pembatasan masa tanggungan asuransi, sehingga jemaah yang masih butuh perawatan harus dipindah ke rumah sakit lain.
"Kalau jemaah belum sembuh, harusnya tetap dirawat sampai selesai. Jangan dipindah-pindah hanya karena batas waktu asuransi," tegasnya.
Ia juga menyoroti transportasi jemaah, khususnya terkait penggunaan kendaraan di luar layanan resmi. Ia meminta agar seluruh moda transportasi untuk city tour maupun wisata religi berada dalam pengawasan penyelenggara resmi.
"Ke depan harus dievaluasi, setiap transportasi yang dipergunakan jemaah harus dalam kontrol pemerintah agar keselamatan lebih terjamin," katanya.
Baca Juga: Bukan Main! Lonjakan Haji Ilegal Capai 20 Ribu Kasus per Tahun
Selly berharap seluruh catatan ini segera ditindaklanjuti pemerintah. Menurutnya, keberhasilan haji tidak hanya diukur dari kelancaran keberangkatan tetapi juga dari kualitas perlindungan, keselamatan dan kenyamanan jemaah selama di Tanah Suci.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026








