Komisi IV DPR Dorong Program KNPM Masuk Papua, Target Jadi Lumbung Tuna di Indonesia Timur

AKURAT.CO Komisi IV DPR optimistis Program Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) mampu mengembalikan kejayaan industri perikanan di Papua, sekaligus menjadikannya sebagai lumbung tuna terbesar di timur Indonesia.

Menurut Anggota Komisi IV DPR, Robert J. Kardinal, pemerintah dapat memprioritaskan pembangunan KNMP di tiga kawasan strategis Papua, yakni Distrik Kepulauan Ayau di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya; Kepulauan Auri di Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat; serta perairan Kabupaten Biak Numfor dan Kabupaten Supiori, Papua.

Pasalnya, ketiga wilayah tersebut memiliki potensi perikanan tangkap yang besar, khususnya tuna sirip kuning atau yellowfin tuna. Namun hingga kini belum tersentuh program KNMP.

"Tiga titik di Papua ini harus menjadi prioritas Kampung Nelayan Merah Putih karena potensi ikannya sangat besar dan bisa menjadi motor kebangkitan industri perikanan di kawasan timur Indonesia," ujar Robert, kepada wartawan di Jakarta, Minggu (17/5/2026).

Ia menilai kawasan-kawasan itu tidak hanya penting sebagai sentra produksi perikanan tetapi juga memiliki nilai strategis sebagai wilayah pertahanan negara di pulau-pulau terluar Papua bagian utara.

Robert mencontohkan Pulau Mapia di Kabupaten Supiori yang letaknya lebih dekat ke negara tetangga dibanding pusat pemerintahan di Papua.

Baca Juga: Ratusan Ribu Orang Rebutan Jadi Manajer Kampung Nelayan dan Kopdes Merah Putih

"Kenapa penting mendirikan Kampung Nelayan Merah Putih di tiga kabupaten itu karena lokasi-lokasi tersebut merupakan pulau-pulau terluar di Tanah Papua bagian utara. Misalnya Pulau Mapia itu ke Palau cuma sekitar 68 mil, sementara ke Biak lebih jauh mencapai 180 mil. Jadi, mestinya kampung nelayan merah putih dibuat di situ supaya Merah Putih berkibar di situ," jelasnya.

Papua seharusnya menjadi perhatian utama karena memiliki sumber daya ikan yang besar dan masyarakat yang mayoritas menggantungkan hidup pada sektor kelautan dan perikanan.

Maka pembangunan KNMP di Papua tidak hanya berdampak pada peningkatan produksi ikan dan hilirisasi perikanan, tetapi juga dapat memperkuat pengawasan wilayah laut dari praktik illegal fishing.

"Kampung Nelayan Merah Putih tidak hanya soal peningkatan ekonomi nelayan, tetapi juga menjadi benteng pertahanan sumber daya kelautan. Masyarakat bisa ikut mengawal wilayahnya dari pencurian ikan, bersinergi dengan aparat pengawas KKP," kata Robert.

Berkaitan dengan hal tersebut, Robert juga menyoroti lemahnya pengawasan di wilayah perairan terluar Papua yang dinilai rawan praktik penangkapan ikan ilegal.

Ia menyebut masih ditemukan kapal-kapal tanpa izin yang terdampar di Distrik Kepulauan Ayau, Raja Ampat. Kondisi itu, menurutnya, dipengaruhi keterbatasan armada patroli Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP.

Baca Juga: 100 Kampung Nelayan Merah Putih Ditargetkan Rampung Mei 2026

Karena itu, pemerintah perlu menempatkan basis kapal pengawasan permanen di pulau-pulau terluar Papua yang terintegrasi dengan program KNMP.

"Jika program KNMP dibangun di Raja Ampat, Teluk Wondama, dan Biak Numfor-Supiori, Papua dapat kembali menjadi pusat industri tuna nasional," ujarnya.

Namun hingga kini, dari 65 lokasi KNMP yang telah dibangun di berbagai daerah, belum ada satu pun ada di Papua.

Ia pun optimisme tersebut sejalan dengan target KKP yang akan membangun lebih dari 1.000 Kampung Nelayan Merah Putih pada 2026, sebagai ekosistem perikanan terintegrasi dari hulu hingga hilir.

"Papua punya laut yang kaya, punya sejarah industri perikanan, dan punya posisi strategis di Pasifik. Kalau tiga titik ini dibangun Kampung Nelayan Merah Putih, saya yakin Papua bisa kembali menjadi lumbung tuna terbesar di kawasan timur Indonesia," pungkas Robert.