BGN Perkuat Validasi Data Penerima MBG hingga Tingkat Desa

AKURAT.CO Badan Gizi Nasional (BGN) terus memperkuat validasi data penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) guna memastikan seluruh kelompok sasaran memperoleh layanan secara tepat, merata, dan berkelanjutan.

Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari tingkat pusat hingga daerah.

Wakil Kepala BGN, Sony Sonjaya, mengatakan, proses validasi saat ini dilakukan melalui rapat koordinasi yang dihadiri sejumlah wakil menteri, direktur jenderal, serta pejabat dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Agama, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Sosial.

Langkah tersebut juga mendapat dukungan dari Kantor Staf Presiden (KSP).

“Validasi data penerima manfaat menjadi prioritas kami agar pelaksanaan Program MBG semakin tepat sasaran. Selain integrasi data dari berbagai walidata, kami juga melakukan verifikasi langsung dari tingkat bawah untuk memastikan data yang digunakan benar-benar akurat,” ujar Sony di Jakarta, Senin (1/6/2026).

Menurutnya, proses verifikasi dilakukan melalui koordinasi antara Koordinator Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) tingkat kecamatan dengan lurah dan kepala desa.

Melalui mekanisme tersebut, dilakukan pendataan dan pencocokan data ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik mulai dari PAUD hingga SMA/SMK, termasuk para santri di pondok pesantren.

Baca Juga: Prabowo: Pancasila Jadi Pegangan Kokoh Indonesia Hadapi Ketidakpastian Global

Sebagai bentuk transparansi, hasil validasi data penerima manfaat kini dapat diakses oleh masyarakat melalui dasbor validasi data BGN.

Karena itu, BGN mendorong kepala sekolah, pengelola posyandu, lurah, kepala desa, camat, hingga kepala daerah untuk aktif melakukan pengecekan data di wilayah masing-masing.

“Apabila terdapat ibu hamil, ibu menyusui, balita, peserta didik, maupun santri yang belum terdata atau belum menerima layanan MBG, informasi tersebut dapat segera disampaikan kepada BGN melalui Koordinator SPPI Kecamatan atau hotline WhatsApp 0851-1139-4466,” jelasnya.

Sony menjelaskan, data penerima manfaat yang saat ini digunakan merupakan hasil pendataan awal yang dilakukan pada periode Mei hingga Juli 2024.

Pada saat itu, proses pengumpulan data melibatkan Babinsa dan dilakukan secara berjenjang hingga tingkat Kodam sebelum diserahkan kepada tim persiapan pelaksanaan Program MBG.

Ia mengakui bahwa pada tahap awal tersebut BGN masih menghadapi berbagai keterbatasan, baik dari sisi sumber daya manusia maupun dukungan anggaran operasional.

Selain itu, jumlah personel BGN saat itu juga masih terbatas sehingga koordinasi formal lintas instansi belum dapat dilakukan secara optimal.

Meski demikian, melalui penguatan koordinasi antarkementerian dan lembaga, serta partisipasi aktif pemerintah daerah dan masyarakat, BGN optimistis proses validasi akan menghasilkan basis data penerima manfaat yang semakin akurat hingga tingkat desa dan kelurahan.

“Data yang valid menjadi fondasi penting untuk memastikan Program MBG dapat menjangkau seluruh kelompok sasaran secara tepat, merata, dan berkelanjutan,” tegas Sony.