Luhut: Indonesia Akan Jadi Negara Besar Pertama yang Terapkan Pemerintahan Berbasis AI

AKURAT.CO Pemerintah terus mempercepat transformasi digital nasional sebagai fondasi penguatan tata kelola pemerintahan, peningkatan penerimaan negara, dan perbaikan kualitas pelayanan publik.

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, mengatakan pihaknya telah melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto tentang sekitar 80 persen sistem GovTech telah terkoneksi.

Sejak 1 Juni 2026, untuk pertama kalinya data dari delapan kementerian dan lembaga utama pemerintah berhasil terintegrasi dalam satu sistem yang didukung teknologi akal imitasi (AI).

Baca Juga: Fundamental Ekonomi Indonesia Masih Kokoh, Jauh dari Krisis

"Jadi semua data itu sekarang sudah terkoneksi dan mulai dibersihkan oleh AI. Kemarin kami beri contoh di DPR waktu kami dipanggil bagaimana face recognition segera bisa menjawab masalah sanggah dalam satu menit. Jadi pemerintahan Presiden Prabowo ini nanti Govtec ini akan menjadi satu bagian yang paling penting. Kenapa? karena semua data nanti akan terkumpul dengan baik, dan kita tidak ada yang bisa lari dari situ," ujar Luhut, di Istana Merdeka, Jakarta, dikutip Rabu (10/6/2026).

Melalui sistem tersebut, pemerintah juga akan memperluas jangkauan pembinaan terhadap pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dengan basis data yang lebih lengkap dan terintegrasi, pemerintah dapat mendorong perluasan basis pajak secara bertahap sekaligus membuka peluang pembentukan UMKM baru dan penciptaan lapangan kerja.

"Itu semua terkoneksi nanti ke national single window di kementerian keuangan. Ini saya pikir penting, karena nanti dengan Govtec masuk maka UMKM yang 64 juta itu kita akan grab supaya mereka itu juga ikut bagian yang 0,5 persen bayar pajak, dan kalau itu terjadi maka tax ratio kita akan naik dari 9 persenan sekarang mungkin ke 12-13 persen over time dan dari situ juga kalau penerimaan negara akan meningkat cukup signifikan," jelasnya.

Luhut menjelaskan bahwa pengembangan GovTech dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan ekosistem digital yang telah ada, seperti PeduliLindungi, e-Katalog, dan Simbara, serta dikembangkan oleh talenta-talenta muda Indonesia.

Sebagai bagian dari implementasi nasional, pemerintah saat ini tengah menjalankan proyek percontohan di 42 provinsi, kabupaten, dan kota.

Baca Juga: Tekankan Politik Bebas Aktif, Prabowo Dorong Kerja Sama Global yang Berkeadilan

"Kemarin di Banyuwangi sudah berjalan dan sangat sukses kita belajar dari model ini. Nanti kalau 42 ini sukses, Oktober tahun ini akan roll out nasional, seluruh 514 kabupaten akan terhubung," ungkapnya.

Selain itu, Luhut juga menyampaikan arahan Presiden Prabowo terkait pengembangan International Financial Center dan skema family office. Pemerintah berharap inisiatif tersebut dapat meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi global.

Di bidang pelayanan publik, pemerintah juga tengah menyiapkan digital single ID yang ditargetkan mulai hadir pada akhir tahun ini. Melalui sistem identitas digital terpadu yang didukung AI, penyaluran bantuan sosial dan berbagai bentuk transfer langsung pemerintah akan menjadi lebih tepat sasaran.