Baru 70 Daycare Berstandar Ramah Anak, Menteri PPPA Kebut Penerapan Standar Nasional

AKURAT.CO Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mempercepat penyusunan standar nasional untuk tempat penitipan anak (TPA) atau daycare. Langkah ini dilakukan seiring dengan meningkatnya kebutuhan layanan pengasuhan anak, di tengah bertambahnya jumlah perempuan pekerja.

Menteri PPPA, Arifah Fauzi, mengatakan pemerintah telah membentuk satuan tugas yang melibatkan lintas kementerian yang ditargetkan untuk menghasilkan aturan tata kelola daycare yang ditargetkan selesai tahun ini.

"Inginnya prosesnya dapat rampung secepat mungkin. Kalau enggak bisa, jangan sampai akhir tahun. Jadi, kan lebih cepat lebih baik. Kalau bisa cepat, kenapa harus lama," kata Arifah di Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Baca Juga: Menteri PPPA: Banyak Day Care Belum Penuhi Standar Perlindungan Anak

Hingga saat ini, baru 70 daycare yang telah memperoleh sertifikasi Taman Asuh Ramah Anak (TARA). Rendahnya angka tersebut disebabkan persyaratan sertifikasi yang cukup kompleks, mulai dari perizinan, kesiapan manajemen, pelatihan bagi pengasuh, hingga kelayakan sarana dan prasarana.

Selain itu, di sisi manajemen diperlukan perizinan serta persyaratan lainnya seperti pengasuh yang terlatih serta pemenuhan standardisasi seperti gedung dan tempat yang memadai juga menjadi salah satu poin persyaratan.

"Kami membuat sertifikasi TARA ini dari tahun 2021 sudah mulai disosialisasikan agar daycare atau TPA ini aman buat anak-anak. Memang untuk memenuhi standarisasi dari TARA ini tidak mudah," ucap dia.

Saat ini, pemerintah dan lembaga terkait tengah menyatukan berbagai ketentuan tersebut agar menjadi acuan nasional yang lebih mudah dipahami pengelola. Diharapkan, standar tunggal yang tengah disusun dapat menjadi acuan pengelola daycare serta kepastian mengenai aturan yang harus dipenuhi.

"Sehingga daycare-daycare yang ada tuh dia bisa mengakses ke mana sih yang aslinya mau dipakai, yang mau dipegang," tuturnya.

Berkaitan dengan kondisi daycare saat ini, Arifah mengakui tidak semua daycare memiliki kondisi yang sama. Banyak tempat penitipan anak tumbuh dari inisiatif masyarakat, terutama di wilayah pedesaan.

Baca Juga: INDEF: Transparansi dan Akuntabilitas Harus Jadi Budaya Negara

"Kalau kita lihat di desa-desa, yang bekerja, titip, 'Nitip dong ke tetangga'. Kemudian tetangga lain melihat, 'Oh kayaknya aku percaya deh'. Nambah lagi dua anak di situ, nambah lagi tiga anak. Jadi itu secara tradisional saja, kemudian dititipkan," jelasnya.

Menurut dia, keterbatasan biaya operasional menjadi tantangan tersendiri bagi daycare berbasis komunitas untuk memenuhi seluruh persyaratan standar dalam waktu singkat. Karena itu, pemerintah mempertimbangkan penerapan perizinan secara bertahap sesuai kapasitas masing-masing daycare.

"Jadi, istilahnya perizinan bertahap. Jadi, oke untuk daycare yang ini mungkin sampai sini, yang sini sampai sini. Jadi, enggak semuanya harus langsung satu. Yang penting kan anak-anak terjaga," ujarnya.