KSAD: TNI Tak Tangani Begal, Kehadiran Prajurit Justru Cegah Kejahatan

AKURAT.CO Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD), Jenderal Maruli Simanjuntak, menegaskan, TNI tidak mengambil alih tugas penanganan kejahatan jalanan, termasuk aksi begal.

Menurutnya, kehadiran prajurit di sejumlah wilayah hanya berfungsi sebagai faktor pencegah yang membuat pelaku kejahatan mengurungkan niatnya.

"Enggak, siapa yang ngurus begal? Nggak ada yang ngurus begal," kata Maruli usai rapat bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/6/2026).

Ia menjelaskan, keberadaan personel TNI di lapangan kerap memberikan efek psikologis bagi pelaku kejahatan.

"Begal itu jadi takut karena ada tentara. Ada tentaranya di tempat situ, karena ada begal, lihat tentara, nggak jadi," ujarnya.

Maruli menegaskan, TNI tidak menjalankan fungsi penegakan hukum yang menjadi kewenangan kepolisian.

Keterlibatan TNI, kata dia, lebih diarahkan untuk membantu pemerintah menjalankan program pembangunan di wilayah yang sulit dijangkau instansi lain.

"Jadi kita mengerjakan hal-hal yang tidak terjangkau oleh kementerian," katanya.

Menurut Maruli, fokus TNI saat ini berada pada dukungan pembangunan di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T), termasuk daerah kepulauan yang menghadapi kendala akses dan tingginya biaya logistik.

Ia mencontohkan sejumlah proyek di kawasan terpencil yang kerap sulit dikerjakan karena nilai proyek relatif kecil, sementara kebutuhan transportasi dan mobilisasi sangat besar.

Baca Juga: Hanura Bantah Punya Yayasan Pengelola MBG, Siap Periksa Kader yang Terlibat

"Misalnya daerah 3T, di pulau-pulau. Karena nilai proyeknya tidak besar, tetapi pekerjaannya perlu transportasi yang luar biasa," ujarnya.

Sebagai contoh, Maruli menyebut pembangunan di wilayah kepulauan seperti Pulau Nias yang sering menghadapi tantangan pelaksanaan akibat keterbatasan akses.

Dalam kondisi tersebut, TNI hadir membantu memastikan pembangunan tetap berjalan dan masyarakat memperoleh layanan yang dibutuhkan.

"Mungkin sulit mencari yang mendapatkan proyeknya, ya coba kita bantu," katanya.

Meski demikian, Maruli menegaskan TNI tidak mengambil pekerjaan yang masih dapat dilaksanakan kementerian, lembaga, maupun pihak swasta.

"Jadi bukan proyek itu diambil duluan baru kita milih. Yang tidak bisa dilakukan baru kita lakukan," tegasnya.

Menurut dia, pola tersebut merupakan bentuk dukungan TNI terhadap program pemerintah sekaligus upaya membantu masyarakat di wilayah yang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dan akses layanan dasar.