Qodari: MBG Kontrak Politik Presiden Prabowo, Tidak Bisa Diminta Langsung Berhenti

AKURAT.CO Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom RI), Muhammad Qodari, menyatakan bahwa pemerintah, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, akan tetap menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena merupakan mandat langsung dari rakyat.
Ia menjelaskan, sebelum mencalonkan diri sebagai presiden dua tahun lalu, Prabowo telah memaparkan visi dan misinya kepada masyarakat. Di dalamnya termuat sejumlah program prioritas, salah satunya Makan Bergizi Gratis (MBG).
Pada akhirnya, Prabowo memenangkan pemilihan presiden secara demokratis. Menurut Qodari, hal tersebut mencerminkan bahwa masyarakat Indonesia memberikan mandat kepada Prabowo untuk menunaikan program-program yang telah dijanjikan, termasuk MBG.
"Bahwa yang namanya MBG tidak bisa diminta langsung berhenti. Karena itu adalah visi-visi dan kontrak politiknya Pak Prabowo. Presiden Prabowo dipilih karena program kerja yang dilaksanakan, (program tersebut) tidak bisa diberhentikan," jelas Qodari, dalam keterangannya, Rabu (17/6/2026).
Qodari memastikan bahwa Program MBG didasarkan pada tujuan yang mulia. Kebijakan tersebut hadir sebagai solusi atas persoalan gizi yang masih dihadapi sebagian anak-anak dan balita di Indonesia, yang berpotensi mengganggu tumbuh kembang mereka.
Baca Juga: BGN Seleksi Penerima Manfaat MBG, Siswa dari Keluarga Mampu Harus Dicoret dari Daftar
Ia mengakui jika pelaksanaan Program MBG menghadapi berbagai tantangan. Namun, tantangan tersebut tidak semestinya menjadi alasan untuk menghentikan implementasi program, mengingat pentingnya manfaat yang diterima masyarakat.
Oleh karena itu, Qodari menegaskan bahwa pemerintah tetap membuka ruang diskusi dan menerima masukan dari masyarakat agar implementasi program dapat berjalan lebih baik. Selain juga pemerintah berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola pelaksanaannya.
"Salah besar kalau justru menuntut Pak Prabowo untuk menghentikan program itu. Karena itu justru janji kampanyenya," katanya.
Tak hanya MBG, Qodari mengatakan bahwa berbagai program kerja Presiden Prabowo juga dirancang sebagai solusi atas beragam permasalahan yang dihadapi masyarakat.
Ia mencontohkan langkah pemerintah untuk menghentikan praktik kecurangan dalam ekspor sumber daya alam strategis dan meningkatkan penerimaan negara melalui mekanisme ekspor satu pintu. Selain itu, pemerintah juga memperluas akses pendidikan bagi kelompok masyarakat rentan melalui Program Sekolah Rakyat.
Baca Juga: Natalius Pigai Bantah Program MBG Langgar HAM: Komentar Komnas HAM Terlalu Dangkal
Menurut Qodari, berbagai kebijakan yang dijalankan Presiden Prabowo merupakan bagian dari strategi besar transformasi bangsa. Sekaligus upaya menyelesaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Oleh karena itu, ia meminta masyarakat memberikan kesempatan kepada Prabowo untuk menuntaskan program-program tersebut selama masa jabatannya.
"Ketika Pak Prabowo menjabat, beliau berusaha menjalankan solusi itu. Nah, berikan kesempatan kepada beliau untuk melaksanakan," tuturnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026








