Noverizky: MBG Jangan Dihentikan, Yang Harus Diberantas Korupsinya

Saeful Anwar | 19 Juni 2026, 16:58 WIB

Siswa siswi penerima MBG.

AKURAT.CO Bendahara Umum Tidar Jakarta Barat sekaligus pemerhati hukum, Noverizky Tri Putra, menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap layak dipertahankan meski diwarnai berbagai persoalan dalam pelaksanaannya.

Menurutnya, yang perlu dibenahi adalah tata kelola dan pengawasan program, bukan menghentikan kebijakan yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat.

"Kalau kita berbicara secara objektif, MBG adalah program yang lahir dari kebutuhan nyata masyarakat. Indonesia masih menghadapi persoalan gizi, stunting, dan ketimpangan akses pangan. Karena itu, gagasan dasarnya sangat baik dan layak dipertahankan," kata Noverizky dalam keterangan tertulis, Jumat (19/6/2026).

Menurut Noverizky, intervensi pemerintah di sektor gizi merupakan investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Dia menilai, banyak negara maju berhasil membangun generasi unggul melalui program yang menjamin pemenuhan gizi anak sejak dini.

Karena itu, ia menolak desakan penghentian MBG secara total.

"Kalau ada jalan berlubang, yang diperbaiki adalah jalannya, bukan menghentikan seluruh aktivitas transportasi. Logika yang sama berlaku pada MBG. Yang harus diperbaiki adalah tata kelolanya, bukan tujuan mulianya," ujarnya.

Meski demikian, Noverizky mengakui berbagai persoalan dalam pelaksanaan program tersebut tidak bisa dianggap sepele.

Kasus keracunan makanan, masalah distribusi, kualitas makanan, hingga dugaan korupsi yang menyeret sejumlah pejabat harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Namun, menurutnya, berbagai kasus tersebut menunjukkan kelemahan pada sistem pengawasan dan manajemen pelaksanaan, bukan kegagalan konsep MBG secara keseluruhan.

"Dalam perspektif hukum dan tata kelola pemerintahan, kita harus mampu membedakan antara kegagalan program dengan kegagalan pelaksana. Jangan sampai masyarakat kehilangan manfaat hanya karena ada oknum yang menyalahgunakan kewenangan," katanya.

Noverizky menegaskan dugaan korupsi dalam pelaksanaan MBG harus menjadi momentum memperkuat transparansi dan akuntabilitas program.

Ia menilai penegakan hukum harus difokuskan pada pelaku penyimpangan, bukan menghentikan program yang memberikan manfaat bagi masyarakat.

"Korupsinya yang diberantas, bukan programnya yang dimatikan. Kalau setiap program yang dikorupsi lalu dihentikan, negara tidak akan pernah memiliki kebijakan publik yang berkelanjutan," ujarnya.

Selain manfaat sosial, Noverizky menilai MBG juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan.

Program tersebut menciptakan rantai ekonomi yang melibatkan petani, peternak, UMKM, pemasok bahan pangan, hingga tenaga kerja lokal di berbagai daerah.

"Setiap telur yang dibeli, setiap sayur yang dipasok, setiap dapur yang beroperasi, semuanya menggerakkan ekonomi masyarakat. Ini bukan hanya soal makan siang, tetapi juga soal perputaran ekonomi rakyat," katanya.

Untuk meminimalkan potensi penyimpangan, ia mendorong pemerintah memperketat seleksi mitra pelaksana, memperkuat sistem audit, memanfaatkan teknologi pengawasan digital, serta membuka akses informasi kepada publik.

Menurutnya, evaluasi berkala juga harus menjadi bagian penting dari pelaksanaan MBG agar berbagai kekurangan dapat segera diperbaiki.

"Program besar selalu menghadapi tantangan besar. Yang dibutuhkan adalah keberanian melakukan koreksi dan ketegasan menindak pelanggaran. Negara tidak boleh kalah oleh oknum," ujarnya.

Noverizky mengajak publik melihat MBG secara proporsional.

Ia menilai kritik tetap diperlukan sebagai mekanisme kontrol, namun harus diarahkan untuk memperbaiki pelaksanaan program, bukan menolak keseluruhan gagasan yang ada.

"Anak-anak Indonesia membutuhkan gizi yang baik. Masyarakat membutuhkan negara yang hadir. Karena itu MBG tetap relevan. Yang harus kita pastikan adalah setiap rupiah anggaran benar-benar sampai kepada penerima manfaat dan tidak bocor di tengah jalan," pungkasnya.