Menkes Minta Tambahan Anggaran Rp1 Triliun untuk Program Imunisasi 2026

AKURAT.CO Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, meminta dukungan tambahan anggaran kepada DPR untuk menutup kekurangan dana program imunisasi nasional pada 2026. Sebab, pemotongan anggaran yang terjadi berdampak langsung pada ketersediaan vaksin dan pelaksanaan program imunisasi.

Pihaknya menargetkan program imunisasi dapat diselesaikan dalam dua tahun ke depan, termasuk pemenuhan kebutuhan rantai dingin (cold chain) untuk penyimpanan vaksin.

"Yang pertama saya ingin sampaikan bahwa Kemenkes, yang paling penting adalah kita ingin memastikan kalau bisa dalam dua tahun ke depan gitu, udah selesai penyediaan infrastruktur layanan imunisasi. Kayak tadi, alat pendinginnya, ya. Seratus persen kebutuhan cold chain itu harus ada dan itu setiap tahun harus di-review," kata Budi dalam rapat bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (23/6/2026).

Baca Juga: Kejar Target Zero Dose, Wamenkes Ajak Orang Tua Tidak Ragu Bawa Anak ke Tempat Imunisasi

Selain infrastruktur, pentingnya melakukan pengawalan siklus penyediaan vaksin mulai dari perencanaan, pengadaan, distribusi hingga penyampaiannya kepada masyarakat. Di sisi lain, Kemenkes juga akan memperkuat edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya vaksinasi.

"Strategi yang kedua, bahwa siklus tadi penyediaan vaksin mulai dari perencanaan, pengadaan, distribusi, dan penyampaiannya, itu harus dikawal terus ya, setiap tahun. Dan yang ketiga yang penting juga, yang dulu enggak terlalu banyak tapi sekarang jadi makin meningkat adalah edukasi. Strategi mengenai edukasinya ini kita harus lebih serius, karena enggak tahu kenapa banyak orang-orang yang sekarang yang anti-vaksin," ujarnya.

Dia menjelaskan, terdapat kekurangan anggaran untuk program imunisasi hingga 2029. Khusus di tahun 2026, kebutuhan yang belum terpenuhi mencapai Rp1 triliun.

"Kalau gap 2026-nya sendiri, kita masih ada kekurangan 1 triliun, karena kemarin dipotong. Jadi yang penting buat saya anggaran tambahan. Salah satu yang paling penting adalah, untuk 2026 ini karena kita dipotong, dipotong tuh termasuk anggaran imunisasi, anggaran vaksinasi. Bukan ininya ya, vaksinnya aja kita kurang. Kita kekurangan sekitar 1 triliun," ujarnya.

Kemenkes juga telah menyusun rencana program imunisasi hingga 2029 dan menyerahkannya kepada Kementerian Keuangan serta Bappenas. Namun, masih terdapat kekurangan pendanaan sekitar Rp4,91 triliun untuk memenuhi kebutuhan program tersebut.

Sebab saat ini, program imunisasi nasional mencakup 14 antigen atau jenis vaksin yang diberikan kepada kelompok bayi, anak di bawah dua tahun, anak usia sekolah, serta orang dewasa.

Baca Juga: 2,3 Juta Anak Indonesia Belum Pernah Diimunisasi, RI Masuk 6 Besar Zero Dose Dunia

"Kami juga telah menambahkan tiga jenis vaksin baru, yakni PCV, HPV, dan Rotavirus," ucapnya.

Berdasarkan data hingga Mei 2026, cakupan imunisasi bayi lengkap meningkat 5,8 persen dibandingkan periode yang sama pada 2025. Namun, Kemenkes masih mencatat cakupan rendah di sejumlah daerah, terutama Aceh dan Papua.

Untuk kelompok anak di bawah dua tahun, capaian imunisasi juga mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Kini data imunisasi telah terintegrasi melalui aplikasi SatuSehat, sehingga dapat dipantau secara individual.