Masyarakat Harus Jaga Persatuan dan Optimisme Menuju Indonesia Emas 2045

AKURAT.CO Indonesia tengah berada dalam fase penting pembangunan menuju visi Indonesia Emas 2045. Masyarakat diminta untuk menjaga optimisme dan terus mendukung pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045.

Perjalanan tersebut tidak mudah karena dihadapkan pada berbagai tantangan global, mulai dari ketidakpastian ekonomi dunia, persaingan geopolitik, perkembangan teknologi yang sangat cepat, perubahan iklim, hingga persoalan ketahanan pangan.

Karena itu, sangat penting untuk menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, sehat, cerdas, dan memiliki daya saing tinggi sebagai fondasi utama pembangunan nasional.

Baca Juga: Menuju Indonesia Emas 2045, BGN Tekankan MBG untuk Kelompok Rentan

Wakil Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) PP Gerakan Kristiani Indonesia Raya (GEKIRA), Irjen Pol (Purn) Herry Dahana, menilai kemajuan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh kemampuan mengkritik pemerintah, tetapi juga oleh kesediaan masyarakat untuk mengawal kebijakan secara objektif dan memberikan dukungan terhadap program-program yang berpihak pada kepentingan rakyat.

"Tidak ada bangsa yang menjadi maju hanya karena pandai mengkritik. Bangsa yang maju adalah bangsa yang mampu mengawal pemerintah, memberikan masukan yang objektif, serta mendukung setiap kebijakan yang benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat," kata Herry dalam keterangannya, Kamis (25/6/2026).

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah membawa visi besar untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat, mandiri, dan sejahtera.

Visi tersebut diwujudkan melalui berbagai program strategis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat, seperti penguatan ketahanan pangan, peningkatan kualitas pendidikan, hilirisasi industri, pembangunan ekonomi, serta investasi pada kualitas generasi muda.

Salah satu program yang menjadi perhatian publik adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Dia mengakui, program tersebut menuai beragam respons dari masyarakat, mulai dari dukungan hingga kritik terkait efektivitas pelaksanaannya.

"Dalam negara demokrasi, perbedaan pandangan adalah sesuatu yang wajar. Namun alangkah baiknya jika setiap kebijakan dinilai secara objektif berdasarkan tujuan, pelaksanaan, hasil yang dicapai, serta bukti-bukti yang tersedia," ujarnya.

Baca Juga: Songsong Indonesia Emas 2045, Generasi Muda Harus Tingkatkan Kualitas Diri

Menurutnya, program makan bergizi bagi anak sekolah bukanlah kebijakan yang lahir tanpa contoh. Sejumlah negara maju maupun berkembang seperti Jepang, Finlandia, Brasil, India, dan Korea Selatan telah lama menjalankan program serupa sebagai investasi jangka panjang dalam pembangunan sumber daya manusia.

Program tersebut tidak hanya bertujuan mengurangi masalah gizi, tetapi juga meningkatkan kesehatan anak, kesiapan belajar, kualitas pendidikan, serta mendukung pemberdayaan ekonomi lokal melalui keterlibatan petani dan pelaku usaha setempat.

Dia juga mengutip laporan World Food Programme (WFP), yang menyebutkan bahwa sekitar 466 juta anak di 107 negara saat ini menerima program makan sekolah sebagai bagian dari investasi pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan manusia.