Pemerintah Siapkan Fondasi Perdagangan Karbon Lewat Sistem Registri Unit Karbon, Investor Asing Siap Masuk

AKURAT.CO Pemerintah meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai bagian dari penguatan ekosistem pasar karbon Indonesia.

Peluncuran ini menjadi langkah penting untuk memastikan perdagangan karbon secara transparan dan terintegrasi dengan Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) serta pasar global.

Menteri Lingkungan Hidup, Mohammad Jumhur Hidayat, mengatakan, seluruh instrumen utama untuk memulai perdagangan karbon kini telah tersedia.

Setelah sebelumnya pemerintah menerbitkan izin perdagangan untuk empat proyek Persetujuan Penggunaan Pemanfaatan Hutan (PPPH), SRUK menjadi sistem registrasi yang menopang transaksi karbon nasional.

"Sekarang kita launching SRUK sistem registrasinya. Tapi supaya mulai dagang, pada tanggal yang lalu kita sudah meresmikan setelah mengeluarkan izin terhadap empat PPP-H yang mulai bisa diperdagangkan, tiga PPP-H konsesi dan satu perhutanan sosial," jelas Jumhur di Jakarta, Kamis (9/7/2026).

Menurutnya, kehadiran perdagangan karbon tidak hanya ditujukan bagi perusahaan besar, namun juga membuka peluang bagi masyarakat yang mengelola kawasan hutan.

Baca Juga: Luncurkan Biodiesel B50, Prabowo: Indonesia Jadi Sorotan Dunia karena Pimpin Pengurangan Emisi Karbon

Yaitu termasuk 8,3 juta perhutanan sosial kita nanti akan bisa menikmati perdagangan karbon ini, termasuk 1,4 juta perhutanan adat yang akan kita berdayakan secara bersama.

Jumhur menegaskan pemerintah kini tinggal memastikan implementasi perdagangan karbon berjalan baik sehingga mendapat kepercayaan pasar internasional.

"Ketika itu terjadi, masyarakat internasional akan menghargai karbon kita. Kita siap melayani semua dan memastikan kesejahteraan bagi kita," katanya.

Sementara itu, Utusan Khusus Presiden Bidang Iklim dan Energi, Hashim Djojohadikusumo, menyebut banyak investor dunia yang telah menunggu kesiapan sistem perdagangan karbon Indonesia.

"Sekarang kita harus manfaatkan momentum yang ada. Ini untuk kebijakan yang dapat dinikmati oleh delapan juta keluarga yang bisa memanfaatkannya. Banyak sekali investor dan pelaku-pelaku dari luar negeri yang sudah siap untuk masuk ke pasar karbon di Indonesia," jelasnya.

Hashim menambahkan, Presiden Prabowo Subianto tetap memberikan dukungan terhadap pengembangan perdagangan karbon melalui berbagai program yang telah mendapat pengakuan internasional.

Baca Juga: BRIN Kembangkan Material Cerdas Penangkap Karbon Dioksida

"Ini semuanya adalah fondasi yang bagus. Kita kerja sama semuanya," katanya.

Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, menyatakan pihaknya telah menerbitkan regulasi sebagai dasar perdagangan karbon sektor kehutanan melalui Permenhut Nomor 6 Tahun 2025.

Selain itu, pemerintah telah memberikan persetujuan terhadap tiga proyek PPPH rehabilitasi atau restorasi ekosistem dan satu proyek perhutanan sosial berupa hutan desa seluas 224 ribu hektare.

"Total karbon yang diperdagangkan adalah 31,7 juta ton CO2 equivalent dengan nilai transaksi Rp5 triliun yang kita estimasi nanti PNBP-nya sekitar Rp500 miliar," ujarnya.

"Kita mendorong agar ini bukan hanya milik pihak swasta tapi juga perdagangan karbon akan memberikan uang kepada masyarakat kelompok hutan-hutan, kemudian juga masyarakat adat. Jadi manfaatnya juga untuk masyarakat di seluruh Indonesia," Rohmat menjelaskan.

Wakil Ketua MPR, Eddy Soeparno, mengatakan, parlemen akan membahas dua regulasi yang berkaitan dengan penguatan tata kelola perdagangan karbon dalam waktu dekat. Hal ini mendukung pengembangan pasar karbon dan pengelolaannya.

Baca Juga: Jakarta Matikan Lampu 60 Menit, Langkah Bersama Kurangi Emisi Karbon demi Masa Depan Kota

"Kami di parlemen akan membahas dua perundang-undangan penting. Pertama revisi Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009 dan juga Rancangan Undang-Undang Pengendalian Perubahan Iklim. Ini akan memuat tata kelola perdagangan karbon kita dan mendukung pengembangan pasar karbon serta pengelolaan lingkungan hidup," jelasnya.

Sementara, Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, mendukung pengembangan SRUK karena sistem tersebut akan terhubung dengan Bursa Karbon Indonesia.

"SRUK ini sebagai primary market, nanti akan tersambung kepada secondary market-nya di Bursa Karbon Indonesia. Sehingga ini nantinya tentu akan menjadi urat nadinya perdagangan karbon Indonesia yang semakin baik, semakin besar size-nya," katanya.

Friderica berharap, Indonesia dapat menjadi salah satu pemain utama dalam perdagangan karbon dunia.

"Harapan kita tentu saja Indonesia sebagai negara yang punya potensi sedemikian besar bisa menjadi leader di pasar karbon dunia dan tujuannya juga bagaimana semakin menyejahterakan masyarakat," ujarnya.