Jurnalis Kenang Represi Orde Baru Saat Kudatuli, Nama Megawati Soekarnoputri Sempat Dilarang Ditulis

AKURAT.CO Sejumlah mantan jurnalis mengungkap praktik represi dan sensor ketat terhadap media massa pada masa Orde Baru, menjelang dan pasca-Peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli. 

Salah satu bentuk intervensi yang mereka alami adalah larangan menuliskan nama Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dalam pemberitaan.

Pengalaman itu disampaikan dalam diskusi bertajuk 30 Tahun Kudatuli, dalam Catatan Wartawan: Refleksi Perjuangan Wartawan, Merekam Kebenaran dan Menjaga Independensi yang digelar di Kedai Tempo, Utan Kayu, Jakarta Timur, Minggu (19/7/2026).

Baca Juga: 29 Tahun Kudatuli

Mantan jurnalis Harian Bernas, Willy Pramudya, mengatakan pemerintah saat itu memaksa media mengganti penyebutan nama Megawati Soekarnoputri menjadi Megawati Taufiq Kiemas sebagai bagian dari kebijakan yang belakangan dipahami sebagai upaya de-Soekarnoisasi.

"Kami tidak boleh, misalnya, menggunakan nama Megawati Soekarnoputri. Kami dikumpulkan di sebuah hotel berdekatan Tanah Abang sana, supaya kami menulisnya Megawati Taufiq Kiemas," kata Willy.

Menurutnya, intervensi terhadap media tidak hanya terjadi melalui pengaturan penggunaan diksi, tetapi juga lewat pengawasan langsung aparat militer terhadap ruang redaksi. Dia mengenang personel militer dari Kodam Jaya kerap mendatangi kantor media untuk memeriksa komputer para wartawan sebelum berita diterbitkan.

"Setiap saat datang ke kantor, masuk ke kantor lalu melihat komputer satu per satu. Wartawan yang belum mematikan komputer akan ditegur, 'Ini jangan ditulis ya, ini judulnya jangan seperti ini'," ujarnya.

Dia menilai situasi tersebut membuat banyak media menerapkan self-censorship atau sensor mandiri, karena besarnya tekanan dan risiko yang dihadapi jurnalis saat itu.

Pengalaman serupa disampaikan mantan jurnalis Harian Berita Yudha, Widiarsi Agustina. Meski bekerja di media yang berada di bawah lingkungan militer, dia mengaku tetap berupaya mempertahankan prinsip-prinsip jurnalisme.

Baca Juga: PDIP Harap Peristiwa Kudatuli Masuk Kategori Pelanggaran HAM Berat

Menurut Widiarsi, pihak militer secara aktif mengatur pemberitaan, termasuk melarang penggunaan nama "Soekarno" pada Megawati.

"Megawati itu dilarang menggunakan kata Soekarno. Waktu itu kami paham belakangan karena memang ada de-Soekarnoisasi, jadi semua nama Megawati itu harus pakai nama Megawati Taufiq Kiemas," ujarnya.

Bahkan ketika PDI mengeluarkan dokumen resmi yang ditandatangani Megawati Soekarnoputri, redaksi tetap diminta mengubah penulisannya sesuai arahan aparat.