Zero Hunger Bukan Mimpi: Strategi Prabowo Bawa Indonesia Lepas dari Bayang-bayang Kelaparan

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pemerintah saat ini berada di jalan yang benar dalam menjalankan agenda pembangunan nasional, khususnya upaya menghilangkan kemiskinan dan kelaparan.

Pemerintah bekerja keras untuk menjawab berbagai tantangan bangsa, terutama di tengah situasi global yang penuh ketidakpastian. Presiden Prabowo juga menilai capaian pemerintah sejauh ini cukup membanggakan, meskipun masih banyak pekerjaan besar yang harus diselesaikan.

"Masalahnya masih lebih banyak. Cita-cita kita lebih besar. Pekerjaan kita masih banyak. Perjalanan perjuangan kita masih jauh. Tapi kita sudah melihat sekarang apa yang kita sudah capai," katanya, dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026).

Salah satu capaian yang disoroti Presiden Prabowo adalah keberhasilan Indonesia dalam memperkuat ketahanan pangan. Ia menyebut Indonesia telah mencapai swasembada pada delapan komoditas pangan, memiliki cadangan beras tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia, serta mencatat nilai tukar petani tertinggi.

"Tadi saya sudah sebut, kita sudah swasembada delapan komoditas pangan. Cadangan beras kita tertinggi selama sejarah NKRI. Nilai tukar petani kita tertinggi selama sejarah NKRI," ujarnya.

Baca Juga: Presiden Prabowo: Kopdes Merah Putih Akhiri Dominasi Tengkulak

Selain pangan, Presiden Prabowo juga menyinggung capaian di sektor energi melalui keberhasilan Indonesia menghasilkan B50, yakni solar dengan kandungan 50 persen berbasis kelapa sawit. Menurutnya, capaian tersebut memperkuat kemandirian energi nasional dan mengurangi ketergantungan pada impor.

Ia mengakui bahwa kebijakan tersebut sempat menghadapi banyak tantangan dan penolakan. Namun, ia menegaskan bahwa Indonesia harus percaya pada kekuatan sendiri dan tidak mudah ditakut-takuti oleh berbagai tekanan.

"Kita bangsa Indonesia yang 287 juta ini, pemimpinnya selalu ditakut-takuti. Supaya kita memimpin dengan ketakutan. Takut dengan pasar, takut dengan ini, takut dengan rating agency, takut dengan itu," jelasnya.

Presiden Prabowo menekankan bahwa arah pembangunan pemerintah bukan didasarkan pada ketakutan, melainkan pada kebutuhan dasar rakyat dan prinsip-prinsip yang diakui dunia.

Ia menyebut agenda pemerintah selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Baca Juga: Prabowo: Sistem Perlindungan Sosial Kita Salah Satu yang Terkuat di Dunia

"Kita percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita percaya kepada hal-hal yang asasi, yang basic. Basic bukan menurut selera kita, basic menurut pakar-pakar dunia. Basic menurut PBB. Sustainable Development Goals," ujarnya.

Ia kemudian menegaskan bahwa penghapusan kemiskinan dan kelaparan menjadi prioritas utama yang harus diperjuangkan negara. Menurutnya, sebagai anggota G20, Indonesia tidak boleh membiarkan rakyatnya hidup dalam kelaparan.

"SDG pertama adalah no poverty. Tidak ada kemiskinan," kata Presiden Prabowo.

"Zero hunger. Zero hunger. Tidak boleh ada orang Indonesia yang lapar," lanjutnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan bahwa berbagai agenda pembangunan yang dijalankan pemerintah juga mencakup kesehatan, pendidikan, kesetaraan gender, air bersih, energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak, pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, infrastruktur, serta pengurangan ketimpangan.

Baca Juga: Prabowo Ungkap Agenda Besar Reformasi Birokrasi, Kartu Identitas Nasional Tunggal Jadi Prioritas

"SDG ketiga, good health and well being. Nomor empat, quality education. Lima, gender equality. Enam, clean water. Tujuh, affordable and clean energy. Decent work and economic growth. Industry, innovation, infrastructure, reduce inequalities. Saudara-saudara, ini yang kita sedang kerjakan," terangnya.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh ragu menjalankan kebijakan yang berpihak pada rakyat. Sebaliknya, ia menyebut praktik-praktik ilegal seperti illegal mining, perkebunan ilegal, illegal logging, penyelundupan, under invoicing, dan transfer pricing sebagai hal yang harus diberantas karena merugikan negara.

"Jadi jangan ragu-ragu. Kita berada di jalan yang benar. Kita berada di jalan yang rasional. Yang tidak rasional adalah tadi. Illegal mining, illegal kebun, illegal logging, penyelundupan, under-invoicing, transfer pricing. Itu adalah fraud, itu adalah pidana," tegasnya.