Program Digitalisasi Bansos Buka Akses Bantuan bagi 51 Ribu KK Baru

AKURAT.CO Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, meninjau langsung pelaksanaan program Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) di Kecamatan Tambaksari, Surabaya, Jawa Timur.

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program strategis Presiden Prabowo Subianto berjalan efektif dan mampu membuat penyaluran bantuan sosial (bansos) lebih tepat sasaran.

Qodari mengatakan, digitalisasi perlindungan sosial menjadi langkah penting pemerintah dalam memperbaiki tata kelola bansos melalui pemanfaatan teknologi dan integrasi data lintas kementerian serta lembaga.

"Kami datang ke Surabaya untuk melihat secara langsung program strategis pemerintah Presiden Prabowo, yaitu Digitalisasi Bansos. Program ini ditujukan agar anggaran perlindungan sosial yang sangat besar benar-benar menjangkau sasaran secara tepat dan adil. Yang berhak menerima harus menerima, sementara yang tidak memenuhi syarat tidak mendapatkan bantuan," kata Qodari dalam keterangannya, Rabu (29/7/2026).

Menurutnya, anggaran perlindungan sosial yang mencapai sekitar Rp1.300 triliun atau hampir 30 persen dari APBN harus didukung sistem yang mampu menjamin penyaluran bantuan secara adil dan akuntabel.

Ia mengakui, penyaluran bansos selama ini masih menghadapi berbagai persoalan.

Masih ditemukan penerima yang tidak memenuhi syarat, sementara sebagian masyarakat yang berhak justru belum tercatat sebagai penerima bantuan.

"Digitalisasi menjadi solusi agar pendataan dan penetapan penerima bantuan dilakukan berdasarkan data yang objektif," ujarnya.

Dalam kunjungan tersebut, Qodari juga menerima paparan dari Kementerian Komunikasi dan Digital serta Pemerintah Kota Surabaya mengenai pelaksanaan program.

Ia mengapresiasi kolaborasi antarperangkat daerah yang dinilai mampu mempercepat proses pendataan.

Baca Juga: Gibran: Kritik dan Survei Jadi Evaluasi untuk Perbaiki Kinerja Pemerintah