Dasco Terima Aspirasi Guru TK, Soroti Kesejahteraan dan Status Honorer

AKURAT.CO Pengurus Pusat Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia (IGTKI-PGRI) melakukan audiensi dengan Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, Kamis (30/7/2026).

Pertemuan tersebut menjadi ruang bagi para guru TK dari berbagai daerah untuk menyampaikan aspirasi terkait peningkatan kesejahteraan, penguatan kompetensi, hingga dukungan terhadap pendidikan anak usia dini.

Ketua Umum Pengurus Pusat IGTKI-PGRI, Eka Putri Handayani, menyampaikan apresiasi atas kesediaan Dasco sebagai pimpinan DPR menerima aspirasi para guru TK.

Menurutnya, pertemuan tersebut memberikan harapan agar berbagai persoalan yang dihadapi guru TK dapat ditindaklanjuti melalui kebijakan yang berpihak kepada pendidik.

"Kami sudah diterima dengan baik oleh Wakil Ketua DPR, Bapak Dasco. Tentunya kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah mau menerima kami dan mendengarkan berbagai aspirasi guru taman kanak-kanak se-Indonesia," jelas Eka, usai pertemuan di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Baca Juga: DPR Soroti Tata Kelola Pengangkatan PPPK, Dasco: Perlu Dibenahi agar Tidak Bebani Daerah

IGTKI-PGRI, yang memiliki sekitar 350 ribu anggota, menyampaikan sejumlah aspirasi strategis. Salah satunya adalah harapan agar guru TK swasta yang masih berstatus honorer memperoleh kesempatan untuk diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

"Harapan kami, guru TK yang sebagian besar masih honorer dapat diangkat menjadi PPPK. Kami juga berharap program impassing bisa lebih merata untuk seluruh guru TK di Indonesia," kata Eka.

Selain itu, IGTKI-PGRI meminta dukungan DPR terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga dan Seni Guru TK se-Indonesia yang akan diikuti sekitar 4.000 guru.

Organisasi tersebut juga mengusulkan agar pengurus IGTKI-PGRI dapat bertemu langsung dengan Presiden Prabowo Subianto, guna menyampaikan berbagai aspirasi pendidikan anak usia dini.

Eka menambahkan, pihaknya mendukung program pemerintah, khususnya kebijakan wajib belajar 13 tahun yang dimulai sejak pendidikan taman kanak-kanak.

Baca Juga: Tak Ada PHK di Streamlining Telkom, Dasco Kawal Kesepakatan Tripartit

"Kami siap mendukung program wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak. Kami juga berharap ada kejelasan pembatasan usia antara pendidikan formal dan nonformal," ujarnya.

Dewan Kehormatan Pengurus Pusat IGTKI-PGRI, Suhendri, menambahkan bahwa organisasinya juga mendorong percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), sebagai payung hukum penguatan pendidikan nasional.

"Kami ingin RUU Sisdiknas segera disahkan. Karena regulasi itu sangat dibutuhkan untuk memperkuat pendidikan menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya.

Suhendri menekankan pentingnya peningkatan kompetensi guru, baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan nonformal.

Menurutnya, masih banyak guru TK di daerah yang membutuhkan akses pendidikan lanjutan, termasuk pelatihan bagi guru yang menangani pendidikan inklusif.

Baca Juga: Survei Elektabilitas Prabowo Turun, Dasco: Hasilnya Jadi Masukan

"Masih banyak guru di daerah yang membutuhkan peningkatan kompetensi. Termasuk pelatihan bagi guru yang menangani anak berkebutuhan khusus, agar layanan pendidikan semakin berkualitas," katanya.

Selain itu, Suhendri berharap program rehabilitasi sekolah dapat diperluas hingga menjangkau lebih banyak taman kanak-kanak di daerah sehingga kualitas layanan pendidikan anak usia dini semakin merata.

Menutup pertemuan, Sufmi Dasco Ahmad secara resmi menerima berbagai aspirasi yang disampaikan IGTKI-PGRI.

DPR berkomitmen menindaklanjuti masukan tersebut sesuai mekanisme yang berlaku sebagai bagian dari upaya memperkuat kualitas pendidikan anak usia dini, serta meningkatkan kesejahteraan guru taman kanak-kanak di seluruh Indonesia.