Pilkada Langsung: Kemenangan Demokrasi di Atas Hitungan Efisiensi Semu

GELOMBANG wacana untuk mengembalikan mekanisme pemilihan kepala daerah (Pilkada) ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sempat menimbulkan kekhawatiran mendalam bagi pegiat demokrasi di Indonesia. Argumen utamanya klasik: efisiensi anggaran dan pengurangan polarisasi sosial.

Namun, melalui Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XXIV/2026 yang dibacakan pada 29 Juni 2026, prinsip kedaulatan rakyat kembali ditegaskan sesuai dengan amanat Pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, yang secara eksplisit menyatakan bahwa "Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis."

MK memutuskan bahwa Pilkada tetap harus dilaksanakan secara langsung. Keputusan ini bukan sekadar kemenangan prosedural, melainkan sebuah afirmasi bahwa dalam demokrasi, legitimasi politik tidak bisa dikorbankan demi hitungan efisiensi anggaran yang sering kali bersifat semu.

Mempertahankan Pilkada langsung adalah langkah strategis untuk menjaga akuntabilitas pemimpin daerah, sekaligus memaksa negara untuk berinovasi dalam menciptakan efisiensi yang cerdas, bukan efisiensi dengan cara "mematikan" suara rakyat.

Legitimasi Langsung vs Transaksi Politik Tertutup

Argumen terkuat mengapa Pilkada harus tetap langsung bermuara pada satu kata: legitimasi. Kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyat memiliki mandat moral dan politik yang jelas dari konstituennya. Berbeda dengan model pemilihan oleh DPRD, di mana kepala daerah sering kali terjebak dalam jerat utang politik kepada partai pengusung.

Hal ini didukung oleh temuan dalam Indonesian Political Science Review, Vol. 9, No. 2 (Agustus 2024). Riset tersebut menunjukkan bahwa kepala daerah hasil pilihan DPRD cenderung lebih fokus pada kepuasan elit parlemen daripada kebutuhan publik, sehingga rentan memicu praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Sebaliknya, data survei dari Indikator Politik Indonesia (Januari 2024) juga mengonfirmasi bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap kepala daerah yang dipilih langsung jauh lebih tinggi karena adanya hubungan langsung antara pemilih dan terpilih. Dengan Pilkada langsung, gubernur, bupati, dan wali kota merasa "terikat" untuk menepati janji kampanye mereka karena tahu bahwa masa depan politik mereka bergantung pada penilaian warga, bukan hanya pada koalisi partai.

Mitos Ketidakefisienan Pilkada Langsung

Kritik terhadap Pilkada langsung biasanya menyoroti tingginya biaya penyelenggaraan. Benar, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat bahwa anggaran untuk Pilkada Serentak 2024 mencapai angka triliunan rupiah. Namun, kita perlu melihat efisiensi dari perspektif yang lebih luas: efisiensi jangka panjang tata kelola pemerintahan.

Biaya demokrasi yang tinggi akan menjadi sia-sia jika menghasilkan pemimpin yang tidak kompeten atau korup. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II Tahun 2024 yang dirilis oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada Mei 2025, terdapat potensi kerugian negara hingga ketidakhematan yang mencapai Rp43,4 triliun. Angka ini jauh lebih besar daripada biaya penyelenggaraan pemilu sekali setiap lima tahun.

Oleh karena itu, investasi dalam Pilkada langsung adalah investasi untuk mencegah kerugian negara yang lebih masif di masa depan akibat lemahnya kontrol publik terhadap eksekutif daerah.

Selain itu, isu efisiensi sebenarnya sudah dijawab oleh negara melalui kebijakan sinkronisasi Pemilu. Berdasarkan data dari KPU RI, pelaksanaan Pemilu Serentak (menggabungkan Pilpres, Pileg, dan Pilkada) memungkinkan optimasi penggunaan sumber daya. Sebagai contoh, dalam Pemilu 2024, KPU berhasil mengintegrasikan penggunaan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan mengurangi duplikasi logistik di ribuan Tempat Pemungutan Suara (TPS).