Ganjar Dorong PAPDESI Buat Posko Pendampingan Hingga Kerjasama Dengan Aparat Penegak Hukum

AKURAT.CO - Ketua Dewan Pembina DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI), Ganjar Pranowo meminta agar para kepala desa membuat sebuah posko pendampingan untuk merumuskan hal-hal yang penting diakomodir dalam Undang-Undang tentang Desa.
Ganjar juga mendorong agar para kepala desa berkerjasama dengan aparat penegak hukum supaya mendapatkan pendampingan secara hukum dalam mengambil kebijakan di desa.
Hal itu dikemukakan Ganjar saat membuka rapat kerja nasional (Rakernas) DPP PAPDESI ke-2 dengan tema 'Mendorong Pemerintah Segera Mengesahkan Revisi Terbatas UU No 6 tahun 2014 tentang Desa'.
"Saya pengen teknisnya ada tim dari PAPDESI yang menyiapkan diri, punya catatannya, punya pengalamannya, tahu caranya, buat posko. Posko pendampingan untuk menyelesaikan UU ini," kata Ganjar di Gedung SMESCO, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (26/9/2023).
Baca Juga: Ganjar Pranowo Komitmen Perhatikan Kesejahteraan Guru Agama
Ganjar menjelaskan, posko itu nantinya dijadikan tempat berkumpul untuk berdiskusi terkait hal-hal yang penting diakomodir dalam UU tentang Desa. Termasuk membahas kebijakan pemerintah maupun DPR apabila ada kebijakan terkait desa maupun tentang usulan revisi UU tentang Desa.
Serta, agar kepala desa siap menyampaikan usulannya ketika ada rapat-rapat dengan pemerintah maupun dengan DPR.
Menurut Ganjar, posko ini terbukti efektif dan berhasil ketika dulu masa-masa perjuangan dalam pengesahaan UU tentang Desa. Ganjar berperan penting dalam pengesahaan UU tentang Desa pada saat menjadi Wakil Ketua Komisi II DPR RI.
"Jadi dulu waktu saya membahas UU tentang Desa, saya minta buat posko, tiga tim, shift. Saya kabari rapatnya dimana, maka hadir terus setiap rapat, dan terjadilah komunukasi, maka alhamdulillah lancar," ungkap Ganjar.
Baca Juga: Kaesang Gabung PSI, Begini Kata Ganjar Pranowo
Terkait dengan kerjasama dengan aparat penegak hukum, Ganjar yang berprinsip 'Tuanku ya Rakyat' ini sangat mendukung hal tersebut. Menurut Ganjar, kerjasama ini akan membuat tenang para kepala desa ketika membuat kebijakan.
"Sebenarnya ada ide-ide bagus, peningkatan kapasitas, kerjasama dengan penegak hukum, training, itu semua menurut saya merupakan bagian penting agar tidak terjadi korupsi. Dan pengelolaanya betul-betul dengan tata kelola yang baik, goverment di tingkat desa, itu penting," papar Ganjar.
Mantan gubernur Jawa Tengah dua periode ini juga menilai, pentingnya kepercayaan kepada kepala desa untuk mengelola anggaran desa dengan maksimal. Hal itu juga mendorong inovasi dari setiap desa di Indonesia.
"Kalau desa sudah dikasih perangkat regulasinya, sudah dikasih anggarannya, kasih kepercayaannya ke kepala desa. Inovasi di desa itu bagus banget," tegas Ganjar.[]
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Cuma Jadi Beban Istana, Menteri Pariwisata Tak Punya Sense of Crisis dan Layak Diganti
- 2Prediksi Skor Prancis vs Pantai Gading 5 Juni 2026: Les Bleus Masih Terlalu Kuat atau The Elephants Siap Membuat Kejutan?
- 3Tragedi di Gurun Sahara: 49 Orang Tewas Kehausan Setelah Truk Mogok di Gurun Niger
- 4Berbahasa Indonesia Usai Laga Kalahkan Oman, John Herdman: Saya Capek!
- 5BRIN Ingatkan Wacana Jokowi Keliling Daerah Berpotensi Memanaskan Politik Terlalu Dini
- 6Kurs Dolar AS Tembus Rp18.025 Hari Ini, Rupiah Catat Rekor Terlemah dalam Sejarah
- 7Kalender Jawa 4 Juni 2026: Weton Kamis Pahing Punya Karakter Cerdas dan Penuh Perhitungan
- 8Kalender Jawa 3 Juni 2026: Watak Weton Rabu Legi, Sosok Jujur yang Disukai Banyak Orang
- 9Astra Gandeng Pemprov Jakarta Kampanyekan Naik Transportasi Umum, Pramono: Kunci Atasi Macet dan Polusi
- 10Trump Klaim Kekuatan Militer Iran Hancur Total, Tersisa Sekitar 21 Persen Rudal








