Kongres PDIP Tak Terganggu Kasus Hasto, Ganjar: Keputusan Ada di Tangan Megawati

AKURAT.CO Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo, menegaskan, pelaksanaan Kongres PDIP tidak berkaitan dengan proses hukum yang tengah dihadapi Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.
“Enggak, itu tidak ada hubungannya,” ujar Ganjar usai menghadiri pelatihan kepala daerah hasil Pilkada 2024 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (16/5/2025).
Ganjar menekankan bahwa penentuan waktu dan pelaksanaan Kongres PDIP sepenuhnya menjadi kewenangan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
"Nanti akan ditentukan sendiri oleh Ketua Umum," ujarnya.
Ia juga membantah bahwa kegiatan pelatihan kepala daerah berkaitan dengan agenda Kongres.
Baca Juga: KPK Periksa Eks Dirut PGN Terkait Dugaan Korupsi Jual Beli Gas USD15 Juta
Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan bentuk konsolidasi rutin partai dan tidak ada hubungannya dengan Kongres.
“Ini bagian dari retret partai, penyelarasan dan harmonisasi program agar sejalan antara pusat dan daerah. Kongres akan dipersiapkan dalam forum tersendiri,” tutup Ganjar.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026








