Ketua DPR Sebut RUU ITE Strategis, Layak Diundangkan

AKURAT.CO Ketua DPR Puan Maharani menyebut RUU ITE strategis sehingga layak untuk diundangkan. Puan menganggap kemajuan dunia digital harus mendorong pemerintah bersama DPR menjamin hal-hal krusial antara lain perlindungan terhadap anak.

Pengesahan revisi kedua UU ITE dilakukan DPR bersama pemerintah, dengan total 38 daftar inventarisasi masalah (DIM), menyangkut sejumlah hal substansial, perubahan redaksional dan usulan tetap. Panja Komisi I DPR menggelar 14 kali rapat bersama pakar dan praktisi dalam menyusun revisi UU ITE.

“Salah satu RUU yang sangat strategis, dan telah ditetapkan menjadi UU adalah perubahan kedua UU ITE,” kata Puan, dalam pidato penutup, pada rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/12/2023).

Baca Juga: Tutup Masa Sidang II, DPR Hadiahi Pengesahan RUU ITE

Perkembangan dunia digital, kata Puan, mengharuskan adanya perlindungan khusus kepada anak, kebebasan pendapat dan mengoreksi pasal-pasal yang multitafsir. Perubahan juga diikuti untuk kebutuhan masyarakat.

Politisi PDIP menganggap UU ITE terbaru ini juga memberi perlindungan kepada pengguna sistem elektronik.

“Perubahan UU ITE diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif dalam rangka melindungi pengguna sistem elektronik,” ujarnya.