Aktivis 98 KBM IPB Tuntut DPR Gelar Sidang Istimewa Pemakzulan Presiden Jokowi

 

AKURAT.CO Aktivis 98 KBM Institut Pertanian Bogor (IPB) menuntut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menggelar Sidang Istimewa Pemakzulan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Tuntutan itu disampaikan sebagai bentuk protes atas kondisi demokrasi bangsa yang memprihatinkan. 

 

Perwakilan Aktivis 98 KBM IPB, La Ode Untung mengatakan, alam demokrasi Indonesia kembali ditutupi awan hitam setelah putra sulung Presiden Jokowi dinobatkan sebagai calon wakil presiden (cawapres) dalam kontestasi pilpres 2024.

 

"Kami melihat kondisi ini Kembali terjadi pada rezim Presiden Jokowi.  Merasa memiliki kekuasaan politik yang besar, Jokowi tidak segan lagi mendorong anaknya Gibran, menjadi cawapres dengan berbagai cara," kata La Ode kepada Akurat.co, Kamis (8/2/2024). 

 

 

La Ode menilai, pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai salah satu cawapres untuk ikut dalam pilpres 2024 sama halnya dengan melanggengkan kekuasaan presiden Jokowi. Artinya kekuasaan akan tetap berpusat kepada Jokowi dengan para kroninya. 

 

"Janganlah Pak Jokowi, jangan membangkitkan keresahan itu menjadi kemarahan rakyat. Sadarlah, perilaku Bapak sangat menyakitkan hati kami," ujarnya. 

 

Keikutsertaan Gibran juga dikhawatirkan akan menimbulkan banyak kecurangan dalam pilpres 2024. Oleh karena itu, Aktivis 98 KBM IPB meminta supaya DPR menggelar Sidang Istimewa terkait pemakzukan Jokowi yang sudah memberikan izin anaknya untuk ikut serta dalam kontestasi pilpres 2024.

 

"Jangan sampai dewan dinilai menjadi bagian nepotisme kekuasaan dan membenarkan perilaku seperti ini. Atau pada akhirnya, jangan sampai rakyat bergerak mengambil kedaulatannya," ucapnya. 

 

 

Lebih lanjut, La Ode Untung menuturkan, negara ini bisa bubar karena nafsu dan perilaku politik menyimpang para peguasa dan elit kekuasaan. Apabila presiden Jokowi sadar, dia meminta keikhlasan agar Jokowi segera mundur dari jabatannya. 

 

"Kami meminta kepala negara untuk membatalkan majunya Gibran sebagai cawapres. Ini akan menjadi tradisi buruk demokrasi ke depan, setiap presiden akan mengubah hukum demi melanggengkan kekuasaan," tandasnya.