Wahab Talaohu: Agenda Hak Angket, Manuver Politik yang Brutal dan Tidak Beradab

Arief Rachman | 26 Februari 2024, 19:50 WIB

AKURAT.CO Polemik pemilu belakangan semakin memanas. Agenda hak angket semakin digulirkan di ruang publik. Hal ini disampaikan pertama kali oleh calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo.

Agenda hak angket di anggap jalan terbaik bagi Calon Presiden Ganjar Pranowo sebab suara nya merosot diluar dugaan.

Ketua Umum DPP Persaudaraan 98 sekaligus Wakil Komandan Relawan TKN Prabowo-Gibran, Wahab Talaohu turut memberikan komentar. Menurut Wahab, Agenda Hak angket manuver politik yang brutal dan tidak beradab.

“Mencurigai adanya dugaan pemilu curang itu harus dibuktikan melalui Bawaslu dan MK. Hargai penyelanggara pemilu, yang telah berjuang mengsukseskan pemilu. Hargai masyarakat yang telah memberikan hak suaranya saat pencoblosan. Jangan merampas suara rakyat dengan hak angket. Ini manuver politik yang brutal dan tidak beradab," kata Wahab, Senin (26/2/2024).

Wahab bahkan menyampaikan hasil survei yang dirilis oleh LSI beberapa hari yang lalu. Menurutnya tingkat kepuasaan terhadap penyelanggaraan pemilu sangat tinggi. Sementara pendapat bahwa pemilu 2024 diwarnai banyak kecurangan sangat kecil.

“Hasil survei LSI, tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelanggaraan pemilu sangat tinggi yakni 83,6 persen, sementara pendapat masyarakat bahwa pemilu akan diwarnai kecurangan hanya 31,4 persen dan 60,5 persen masyarakat percaya bahwa pemilu tanpa kecurangan. Sementara partisipasi pemilih mencapai 95,0 persen. Artinya, pemilu tahun ini berjalan lancar dan sukses," lanjut Wahab.

Wahab juga mengkritisi Calon Presiden Ganjar Pranowo beserta partai pengusungnya yang sampai dengan hari ini belum menerima kekalahan baik versi quick count maupun real count.

“Harusnya Ganjar dan partai pengusungnya memberikan contoh yang baik sebagai kontestan pemilu, bukan justru memprovokasi masyarakat melalui agenda Hak angket. Hak angket itu tendensius politik dan agenda yang tidak bermoral karena mencedarai nilai-nilai pemilu damai”, tegasnya.

Diketahui, pelanggaran pemilu, sengketa proses pemilu dan perselisihan hasil pemilu telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum. Lembaga yang wewenang dalam penyelesain sengketa pemilu di selesaikan oleh MK. Keputusan oleh MK bersifat final dan mengikat.