AKURAT.CO Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK), menilai Pemilu 2024 paling buruk sejak tahun 1955. Di mana pemilu diatur oleh orang-orang yang berkuasa di pemerintahan.
"Bagi saya, saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak '55. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang," kata JK dalam sambutannya, di Gedung FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).
Baca Juga: Ekonom PermataBank Taksir Likuditas Perbankan Tumbuh 8 Persen Usai Pemilu
Dalam diskusi bersama mahasiswa FISIP Universitas Indonesia (UI), JK awalnya bercerita tentang demokrasi yang memiliki banyak jenisnya, seperti demokrasi terpimpin, pancasila, dan lain sebagainya. Saat ini Indonesia menerapkan demokrasi terbuka, dan baru saja melaksanakan pemilu yang dinilai perlu dievaluasi.
"Nah sekarang kita baru saja melewati suatu cara pemerintahan demokratis dengan pemilu ini, yang bagi kita, banyak pihak yang menilai ya ini perlu dikoreksi, perlu dievaluasi," imbuhnya.
Jika hal seperti ini terus berlanjut, maka Indonesia akan kembali ke zaman otoriter seperti sebelum reformasi.
Dia membeberkan realitas yang terjadi dalam demokrasi Indonesia, yakni muncul banyak protes karena ditemukan indikasi kecurangan sehingga menyebabkan demokrasi tidak berjalan.
Baca Juga: Bawaslu Siap Hadir di Rapat Pansus Kecurangan Pemilu DPD RI
"Apa yang terjadi dengan demokrasi kita? Apa yang terjadi dengan negara kita? Apa yang terjadi dengan kepemimpinan kita? Sehingga terjadi seperti ini. Kita melihat dari berbagai pandangan, berbagai kemarahan, berbagai protes karena pemilu ini tidak transparan, banyak kecurangan, banyak hal-hal yang menyebabkan demorkasi itu tidak berjalan sebagaimana apa yang kita harapkan," bebernya.
"Mulai dari masalah dana bansos yang besar, macam-macam yang besar, masalah ancaman, maslaha bujukan, gabungan dari semua itu tentu menyebabkan adanya saya katakan tadi maka demokrasi yang kita harapkan mendambakan suara rakyat, menjadi terbeli oleh kemampuan-kemampyan para hal yang menentukan pemilu yang lalu, itu yang terjadi," pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026









