AKURAT.CO Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla (JK), menilai Pemilu 2024 paling buruk sejak tahun 1955. Di mana pemilu diatur oleh orang-orang yang berkuasa di pemerintahan.
"Bagi saya, saya pernah mengatakan ini adalah pemilu yang terburuk dalam sejarah pemilu Indonesia sejak '55. Artinya adalah demokrasi pemilu yang kemudian diatur oleh minoritas, artinya orang yang mampu, orang pemerintahan, orang-orang yang punya uang," kata JK dalam sambutannya, di Gedung FISIP UI, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/3/2024).
Baca Juga: Ekonom PermataBank Taksir Likuditas Perbankan Tumbuh 8 Persen Usai Pemilu
Dalam diskusi bersama mahasiswa FISIP Universitas Indonesia (UI), JK awalnya bercerita tentang demokrasi yang memiliki banyak jenisnya, seperti demokrasi terpimpin, pancasila, dan lain sebagainya. Saat ini Indonesia menerapkan demokrasi terbuka, dan baru saja melaksanakan pemilu yang dinilai perlu dievaluasi.
"Nah sekarang kita baru saja melewati suatu cara pemerintahan demokratis dengan pemilu ini, yang bagi kita, banyak pihak yang menilai ya ini perlu dikoreksi, perlu dievaluasi," imbuhnya.
Jika hal seperti ini terus berlanjut, maka Indonesia akan kembali ke zaman otoriter seperti sebelum reformasi.
Dia membeberkan realitas yang terjadi dalam demokrasi Indonesia, yakni muncul banyak protes karena ditemukan indikasi kecurangan sehingga menyebabkan demokrasi tidak berjalan.
Baca Juga: Bawaslu Siap Hadir di Rapat Pansus Kecurangan Pemilu DPD RI
"Apa yang terjadi dengan demokrasi kita? Apa yang terjadi dengan negara kita? Apa yang terjadi dengan kepemimpinan kita? Sehingga terjadi seperti ini. Kita melihat dari berbagai pandangan, berbagai kemarahan, berbagai protes karena pemilu ini tidak transparan, banyak kecurangan, banyak hal-hal yang menyebabkan demorkasi itu tidak berjalan sebagaimana apa yang kita harapkan," bebernya.
"Mulai dari masalah dana bansos yang besar, macam-macam yang besar, masalah ancaman, maslaha bujukan, gabungan dari semua itu tentu menyebabkan adanya saya katakan tadi maka demokrasi yang kita harapkan mendambakan suara rakyat, menjadi terbeli oleh kemampuan-kemampyan para hal yang menentukan pemilu yang lalu, itu yang terjadi," pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Cuma Jadi Beban Istana, Menteri Pariwisata Tak Punya Sense of Crisis dan Layak Diganti
- 2Usai Kritik Pigai, Hotman Paris Kini Malah Ingin Jalan Malam Bareng Menteri HAM: Biar Begal Kabur Semua
- 3Prediksi Skor Prancis vs Pantai Gading 5 Juni 2026: Les Bleus Masih Terlalu Kuat atau The Elephants Siap Membuat Kejutan?
- 4Prediksi Skor PSG vs Arsenal, Susunan Pemain, Jadwal Siaran Langsung
- 5Berbahasa Indonesia Usai Laga Kalahkan Oman, John Herdman: Saya Capek!
- 6Tragedi di Gurun Sahara: 49 Orang Tewas Kehausan Setelah Truk Mogok di Gurun Niger
- 7BRIN Ingatkan Wacana Jokowi Keliling Daerah Berpotensi Memanaskan Politik Terlalu Dini
- 8Kurs Dolar AS Tembus Rp18.025 Hari Ini, Rupiah Catat Rekor Terlemah dalam Sejarah
- 9Astra Gandeng Pemprov Jakarta Kampanyekan Naik Transportasi Umum, Pramono: Kunci Atasi Macet dan Polusi
- 10Trump Klaim Kekuatan Militer Iran Hancur Total, Tersisa Sekitar 21 Persen Rudal









