Tidak Ada Urgensi Bentuk Rumah Transisi, TKN: Prabowo Sudah di Pemerintahan, Tinggal Lanjutkan Saja

AKURAT.CO Komandan Echo bidang Hukum dan Advokasi TKN Prabowo-Gibran, Hinca Pandjaitan mengatakan bahwa pihaknya belum ada pembicaraan soal pembentukan rumah transisi untuk menyiapkan pemerintahan yang akan datang.

Hinca mengatakan, saat ini TKN masih fokus untuk menghadapi sengketa hasil pilpres yang berpotensi diajukan oleh kubu paslon lawan, baik 01 maupun 03.

Baca Juga: Gen KAMI Desak Rumah Transisi Prabowo-Gibran, BRIN: Lebih Baik Fokus Program Makan Siang Gratis

"Sama sekali belum (dibahas), jadi gini, kami ingin fokus satu demi satu tuntas dulu dan toh banyak sekali waktu," kata Hinca kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024)

Lagi pula, politisi Partai Demokrat itu menilai tidak ada urgensi untuk membentuk rumah transisi sebagaimana yang pernah dilakukan Presiden Joko Widodo pasca memenangi Pilpres 2014 lalu.

Sebab, saat ini Prabowo sudah berada di dalam pemerintahan sebagai Menteri Pertahanan. Sehingga, Prabowo tinggal melanjutkan saja apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintahan saat ini.

"Transisi itu toh pak Prabowo juga di dalam pemerintahan, tinggal melanjutkan saja. Saya kira enggak ada urgensinya rumah transisi itu," kata Hinca.

Yang pasti, Prabowo beserta pasangannya, Gibran Rakabuming Raka sudah sangat siap dan terbuka untuk melanjutkan pemerintahan Jokowi.

"Yang jelas bahwa pasangan 02 ini siap meneruskan, dan telah selesai besok tanggal 20 kita lihat batas waktu yang ditentukan oleh undang-undang," ujarnya.

Sebelumnya, usulan pembentukan rumah transisi itu datang dari Ketua Gen Kami (Komunitas Aktivis Milenial Indonesia), Ilham Latupono.

Saat ini masyarakat menunggu Prabowo-Gibran merealisasikan janjinya untuk merangkul semua unsur dan kekuatan demi mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045.

Baca Juga: KPU Rampungkan Rekapitulasi Suara di Papua Tengah, Prabowo-Gibran Menang dengan 638.616 Suara

Terlebih, saat ini muncul ragam wacana terkait pembentukan pemerintahan baru yang akan dilantik pada Oktober 2024. Seperti ide membentuk Koalisi Besar dan menjadikan Presiden Jokowi sebagai Ketua Koalisi Besar pemerintahan Prabowo-Gibran.

"Namun dua wacana itu terlalu mengawang. Sebaliknya, membentuk Rumah Transisi jelas lebih konkret, seperti dilakukan Jokowi-JK pasca-Pilpres 2014 untuk memperlancar transisi pemerintahan," ujar Ilham kepada wartawan di Jakarta, Minggu (17/3/2024).