PDIP Ajukan Syarat ke Prabowo Tinggalkan Gibran, Pengamat: Sulit Dipenuhi KIM

AKURAT.CO Pertemuan antara Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto disinyalir menemui titik buntu. Sebab, partai pemenang pemilu itu mengajukan beberapa syarat yang sulit dipenuhi Koalisi Indonesia Maju (KIM).

Pengamat Politik Citra Institute Yusak Farhan menilai, beberapa syarat yang coba diajukan PDI Perjuangan merupakan ajang pembuktian partai berlogo banteng kepada sang penguasa yakni Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai tidak patuh dengan arahan Megawati Soekarnoputri pada Pilpres 2024 lalu.

"Kalaupun PDIP memberikan syarat agar Prabowo meninggalkan Gibran sebagai Cawapres, saya kira syarat ini sulit dipenuhi secara formal," kata Yusak saat dihubungi Akurat.co di Jakarta, Kamis (18/4/2024).

Baca Juga: Dapat Ucapan Selamat dari Presiden Yoon Suk Yeol, Prabowo Janji Tingkatkan Hubungan RI-Korsel

Menurut dia, pihak KIM yang diisi deretan partai politik penghuni parlemen seperti Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat akan menolak persyaratan yang diajukan PDI Perjuangan untuk meninggalkan Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden terpilih.

"Syarat tersebut harus dibaca bahwa kalau PDIP bergabung, maka Prabowo harus bisa menempatkan PDIP sebagai kekuatan politik tersendiri di luar Jokowi-Gibran," ujarnya.

Yusak berpandangan upaya yang dilakukan PDI Perjuangan dengan meminta Gibran ditinggalkan merupakan suatu balasan dari partai berlogo banteng karena sudah dikhianati oleh keluarga Jokowi. Terlebih, PDI Perjuangan merasa masih memiliki kekuatan karena berhasil menjadi partai pemenang pemilu serentak 2024.

"Jadi PDIP sebenarnya sedang menaikkan bargaining kepada Prabowo sebagai kekuatan politik besar yang tidak bisa diremehkan tanpa Jokowi. PDIP sedang menyampaikan pesan politik bahwa tanpa Jokowi, PDIP masih bisa menang Pileg," pungkasnya.