Masih Fokus Rancang Program, Prabowo Belum Bahas Soal Kementerian Baru

AKURAT.CO Ketua Harian DPP Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad memastikan, Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto masih belum membahas mengenai penambahan nomenklatur kementerian.

Saat ini, Prabowo masih fokus untuk merancang program-program sesuai dengan apa yang dijanjikannya selama masa kampanye.

"Sampai dengan saat ini pak Prabowo masih fokus justru untuk merancang janji program yang dijanjikan dalam kampanye. Nah itu untuk nomenklatur, kementerian itu belum ada," kata Dasco kepada wartawan di Jakarta, Kamis (9/5/2024).

Baca Juga: Penambahan Kementerian Baru Dikhawatirkan Bikin Fungsi Jadi Tidak Sinkron, Ini Kata DPR

Dasco sendiri mengaku bingung dari mana isu penambahan nomenklatur itu berhembus, apalagi sampai menyebut jumlah kabinet Prabowo akan berjumlah 40.

Kendati begitu, dia tetap menanggapi secara positif dan menganggapnya sebagai sebuah masukan bagi keberlangsungan pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Nah itu juga saya juga bingung bahwa kemudian, saya pikir itu juga merupakan masukan aspirasi karena yang beredar ada penambahan kementerian ini itu," ujarnya.

Di sisi lain, dia yang juga sebagai Wakil Ketua DPR RI menegaskan, sampai saat ini juga belum ada dorongan apapun yang mengisyaratkan untuk diadakan revisi Undang-Undang Kementerian Negara.

Padahal, revisi UU tersebut menjadi salah satu cara bagi pemerintahan Prabowo jika ingin membentuk kementerian baru. "Ya justru kan belum ada, makanya saya bingung. Jadi ya kita anggap aja itu aspirasi, masukan gitu," pungkasnya.

Seperti diketahui, nomenklatur menteri dalam pemerintahan Presiden Joko Widodo hanya berjumlah 34. Dimana 4 diantaranya merupakan Menteri Koordinator.

Isu penambahan nomenklatur menteri ini berhembus di tengah menguatnya langkah Prabowo untuk merangkul semua lawan-lawan politiknya, seperti bertemu dengan PKB dan Partai NasDem.

Padahal, Prabowo sendiri sudah diusung oleh koalisi besar yang terdiri dari 4 parpol parlemen dan 5 parpol non parlemen, yakni Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Demokrat, PAN, Partai Gelora, PBB, PSI, Partai Garuda dan Partai Prima.

Tidak hanya itu, isu penambahan nomenklatur menteri juga muncul saat kampanye dimana Prabowo berbicara akan membentuk kementerian dan badan baru, seperti Kementerian Pangan atau yang mengurusi program makan siang gratis dan Badan Penerimaan Negara.

Sehingga, pasca Prabowo ditetapkan sebagai Presiden terpilih oleh KPU, semakin menguat bahwa Prabowo akan memiliki menteri yang jumlahnya lebih gemuk dibanding menteri Jokowi.