Akurat
Pemprov Sumsel

Prabowo Berencana Tambah Kementerian Jadi 40, Noel Ebenezer: Ini Politik Berbasis Kinerja

Atikah Umiyani | 11 Mei 2024, 18:00 WIB
Prabowo Berencana Tambah Kementerian Jadi 40, Noel Ebenezer: Ini Politik Berbasis Kinerja

AKURAT.CO Ketua Umum Relawan Prabowo Mania, Immanuel Ebenezer mengatakan, wacana penambahan kementerian menjadi 40 bukan dilandasi untuk kepentingan mengakomodir semua kekuatan.

Jika wacana tersebut benar direalisasikan, Noel meyakini hal tersebut dilakukan Presiden terpilih Prabowo Subianto karena ingin meningkatkan produktivitas dan kinerja pemerintahan yang akan datang.

"Ini bukan soal politik akomodir sebetulnya, tapi kan politik berbasis kinerja," kata Noel kepada wartawan, Sabtu (11/5/2024).

Baca Juga: Soal Rencana 40 Menteri, Pakar Hukum: Revisi UU Kementerian Negara Adalah Keniscayaan

Noel mengaku tak ingin mempersoalkan jika ada pihak-pihak yang memberi tanggapan miring soal wacana penambahan menteri tersebut. Sebagaimana komentar miring itu diucapkan oleh eks Wakil Presiden Jusuf Kalla dan eks Capres Ganjar Pranowo.

Menurutnya, itu sah-sah saja karena dalam negara demokrasi setiap orang bebas untuk menyampaikan pendapatnya. "Kalau kemudian ada yang melihatnya dari sudut pandang politik ya sah saja, kita kan tidak bisa membatasi pandangan seseorang," ujarnya.

Namun, Noel hanya ingin menegaskan bahwa penambahan atau pengurangan nomenklatur kementerian adalah hak prerogatif dari Prabowo. Ia yakin, Prabowo akan mempertimbangkan hal tersebut dengan matang.

"Sebagai pemenang dia punya hak secara prerogatif dalam menyusun kabinetnya, dia juga punya hak prerogatif dalam menambah atau mengurangi kabinetnya," ucapnya.

"Persoalan penambahan nomenklatur itu kan mungkin ada yang harus dia tambah karena pertimbangan-pertimbangan untuk kinerja pemerintahannya, karena kebutuhan," sambungnya memungkasi.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.