Jawaban Plt Ketua KPU Soal Permintaan Mahfud MD untuk Ganti Seluruh Komisioner

AKURAT.CO Pelaksana tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Mochammad Afifuddin, menanggapi santai permintaan Mahfud MD yang meminta seluruh komisioner KPU diganti pasca pemecatan Hasyim Asy'ari oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Afif menilai, pernyataan mantan Menkopolhukam itu sebagai bentuk kasih sayang kepada lembaga penyelenggara pemilu, yakni KPU, yang merupakan ujung tombak untuk mewujudkan demokrasi di Indonesia.

"Kita memahami itu sebagai ungkapan rasa sayang ke semua proses demokratisasi, semua proses yang melibatkan penyelenggara sehingga yang menjadi perhatian para pihak itu pasti akan menjadi perhatian kita untuk kita perbaiki," kata Afif kepada wartawan, Senin (8/7/2024).

Baca Juga: CBA: Pemerintah Harus Transparan dalam Proses Perizinan

Dia berjanji, di bawah komandonya saat ini, KPU akan bekerja maksimal untuk menyelenggarakan Pilkada serentak sesuai konstitusi dengan menjunjung tinggi nilai kejujuran dan keadilan.

"Kami melihatnya sebagai kritik dan juga sekaligus pengingat bahwa kita semua harus profesional serta menjaga integritas dari semua jajaran kita menjelang pelaksanaan Pilkada," ucapnya.

Sebelumnya, Mahfud MD mengatakan bahwa masih ada informasi mengejutkan setelah DKPP memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari, yang terbukti melakukan tindak asusila. Informasi tersebut terkait dengan fasilitas mewah yang selama ini dinikmati para komisioner KPU.

Baca Juga: Termasuk AS, 7 Negara Bakal Ambil Bagian di Kejuaraan Internasional Pencak Silat Open 2024

"Info dari obrolan sumber podcast Abraham Samad SPEAK UP, setiap komisioner KPU sekarang memakai 3 mobil dinas yang mewah. Ada juga penyewaan jet (untuk alasan dinas) yang berlebihan. Juga fasilitas lain jika ke daerah yang (maaf) asusila," tulis Mahfud dikutip dari akun X @mohmahfudmd, Senin (8/7/2024).

Mahfud lantas mendesak DPR dan pemerintah segera mengambil tindakan tegas terkait situasi ini.

"Secara umum, KPU kini tak layak menjadi penyelenggara pilkada yang sangat penting bagi masa depan Indonesia. Pergantian semua komisioner KPU perlu dipertimbangkan tanpa harus menunda Pilkada November mendatang," ujarnya.