Konflik PKB-PBNU Dipicu Kepemimpinan Sentralistik dan Otoriter Cak Imin, Bukan karena Pansus Haji

AKURAT.CO Sentralistik dan otoriter dalam kepemimpinan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), disebut sebagai penyebab utama konflik antara PKB dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Mantan Sekretaris Jenderal PKB, Muhammad Lukman Edy, menegaskan, konflik tersebut tidak berkaitan dengan polemik pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Haji 2024 oleh DPR RI yang diinisiasi oleh Timwas Haji atas inisiatif Cak Imin.

Lukman menjelaskan bahwa saat pertemuannya dengan jajaran PBNU, mereka tidak membahas Pansus Haji yang dibentuk untuk mengevaluasi penyelenggaraan haji oleh Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas, yang juga merupakan adik dari Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf.

Baca Juga: NasDem dan Demokrat Kompak Gugat Lagi Hasil Pileg Banten dan Jakarta 2024 ke MK

“Saya tidak ada pertanyaan soal Pansus Haji, enggak ada,” ujar Lukman kepada wartawan di Kantor PBNU, Jakarta, Rabu (31/7/2024).

Menurut Lukman, awal mula konflik tersebut adalah keinginan PBNU untuk mengoreksi kepemimpinan Cak Imin yang dinilai otoriter dan sentralistik.

Salah satu langkah yang diambil Cak Imin adalah menghapus peran Dewan Syuro PKB melalui perubahan regulasi AD/ART pada Muktamar PKB periode lalu.

“Kalau tadi yang disimpulkan tim, lebih kepada memang Cak Imin sistematis menghapus peran Dewan Syuro berakhir dengan peran NU,” jelas Lukman.

Baca Juga: PKB dan NasDem Berpotensi Gabung KIM Usung Ahmad Luthfi di Pilkada Jateng 2024

“Ini Cak Imin ingin menjadikan PKB tersentralistik pada dirinya,” pungkasnya.