Breaking News! Bahlil Lahadalia Terpilih Secara Aklamasi Jadi Ketum Golkar, Kantongi Dukungan dari Semua DPD

AKURAT.CO Pimpinan Sidang Musyawarah Nasional (Munas) ke-XI Partai Golkar, Adies Kadir, menyebut, Bahlil Lahadalia berpotensi terpilih secara aklamasi sebagai Ketua Umum Partai Golkar periode 2024-2029.
Adies mengatakan, aklamasi itu bisa terjadi lantaran para pemegang hak suara, yakni DPD tingkat satu dan dua, serta organisasi kepartaian sudah menyatakan dukungan kepada Bahlil untuk menjadi ketua umum.
“Kemungkinan besar aklamasi, karena sesuai dengan pandangan umum pandangan umum yang kemarin, semalam kita dengarkan hampir semua pemegang hak suara baik dari DPD 1, DPD 2, hasta karya, pandangan umumnya semua mengatakan memilih Pak Bahlil Lahadalia untuk menjadi Ketum 2024-2029,” kara Adies di JCC Senayan, Jakarta, Rabu (21/8/2024).
Baca Juga: Peduli Generasi Emas, Pegadaian Berikan Apresiasi kepada Paskibraka 2024
“Dan juga memberikan hak penuh secara aklamasi juga sebagai formasi tunggal untuk menyusun kepanitiaan,” sambungnya.
Adies mengatakan, nantinya ketua umum secara definitif akan ditetapkan pada hari ini sekaligus pemaparan visi-misi.
“Jadi jam 10 kita mulai prosesi penetapan pemilihan dan penetapan ketum dari caketum untuk ketua umum definitif, dan nanti kita mulai pada jam 10 tersebut ada visi misi, kemudian kami memeriksa data-datanya finalisasi, sudah beres semua,” ungkapnya.
Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt.) Partai Golkar, Agus Gumiwang Kertasasmita membantah ketika musyawarah nasional (Munas) Partai Golkar ke-XI disebut-sebut hanya sebagai formalitas dalam menentukan ketua umum untuk periode berikutnya.
Baca Juga: Suami BCL, Tiko Aryawardhana Cabut Laporan Mantan Istri Dugaan Akses Data Elektronik Tanpa Izin
Hal itu ditegaskan Agus saat menanggapi pertanyaan awak media mengapa hanya ada satu figur yang mendaftar sebagai calon ketua umum Partai Golkar, yakni Bahlil Lahadalia.
Agus menegaskan, Munas Partai Golkar bukanlah sebagai agenda formalitas. Sebab munas adalah agenda yang sudah diatur dalam AD/ART dan menjadi satu agenda yang sesuai dengan konstitusi dalam menentukan ketua umum partai.
“Terkait dengan penetapan ketua umum, ini bukan formalitas, ini adalah agenda konstitusi yang harus dilakukan oleh partai,” kata Agus kepada wartawan di Jakarta Convention Center, Selasa (20/8/2024).
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini









