Kepala Daerah dari PDIP Tak Hadir di Retreat, Jokowi: Yang Undang Presiden, Mestinya Hadir

AKURAT.CO Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), menanggapi sejumlah kepala daerah dari PDI Perjuangan (PDIP) yang menunda hadir dalam pembekalan atau retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang.

Ketidakhadiran ini mengikuti arahan dari Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, yang melarang kader-kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk tidak menghadiri retreat tersebut.

"Ini kan urusan pemerintahan. Yang diundang kepala daerah, yang mengundang presiden. Ya mestinya hadir, datang," kata Jokowi kepada wartawan, Jumat (21/2/2025).

Baca Juga: Ikuti Arahan Megawati, Masinton Pasaribu Tunda Ikut Retreat Kepala Daerah

Menurutnya, retreat ini baik untuk pembekalan sebelum melayani rakyat. Sehingga, kepala daerah seharusnya bisa hadir agar bisa menjalankan tugasnya dengan baik ke depannya.

"Karena mereka dipilih oleh rakyat. Dan untuk kepentingan rakyat, bangsa dan negara, bukan untuk yang lain," imbuhnya.

Ketika ditanya mengenai situasi politik yang terjadi saat ini, Jokowi mengatakan bahwa ini adalah hal yang biasa.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, secara resmi menginstruksikan kader-kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah untuk tidak menghadiri pembekalan atau retreat yang diselenggarakan Presiden Prabowo Subianto di Magelang, Jawa Tengah.

Instruksi tersebut tertuang dalam surat bernomor 7294/IN/DPP/II/2025 yang ditandatangani langsung oleh Megawati pada 20 Februari 2025.

Baca Juga: Megawati Larang Kepala Daerah dari PDIP Ikut Retreat Prabowo di Magelang

Dalam surat tersebut, Megawati dengan tegas meminta seluruh kepala daerah yang diusung PDIP untuk menunda keberangkatan mereka ke retret yang dijadwalkan berlangsung pada 21-28 Februari 2025.

"Kepala daerah dan wakil kepala daerah diinstruksikan menunda perjalanan ke Magelang untuk mengikuti retreat pada 21-28 Februari 2025," demikian isi surat tersebut.

Bagi kader yang telah berada di Magelang, Megawati memerintahkan mereka untuk segera menghentikan partisipasi dan menunggu arahan lebih lanjut. "Tetap berada dalam komunikasi aktif dan standby commander call," tulis Megawati dalam surat tersebut.

Instruksi ini diduga kuat berkaitan dengan penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hasto terjerat kasus dugaan penghalangan penyidikan serta suap dalam pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI, yang juga menyeret nama buronan Harun Masiku.

Sebagai Ketua Umum, Megawati memiliki kewenangan penuh dalam mengambil kebijakan politik PDIP.