Megawati Minta Kepala Daerah yang Diusung PDIP Prioritaskan Pelayanan Rakyat

AKURAT.CO PDI Perjuangan (PDIP) memastikan bahwa ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri, tidak pernah melarang untuk mengikuti retret kepala daerah yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri.
Namun, Megawati hanya menginstruksikan agar keberangkatan kepala daerah ditunda sampai ada arahan lebih lanjut dari partai.
Hal itu disampaikan Juru Bicara PDIP, Ahmad Basarah, dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Selasa (25/2/2025) malam.
Baca Juga: Kepala Daerah Diminta Perhatikan Kesetaraan Gender dalam Susun Kebijakan Inklusif
"Dalam instruksi tersebut, Ketua Umum PDI Perjuangan tidak pernah melarang kadernya yang terpilih sebagai kepala daerah dalam Pilkada 2024 untuk mengikuti retret yang diadakan oleh pemerintah. Instruksi yang diberikan hanya meminta mereka untuk menunda kepergiannya ke Magelang sampai ada arahan lebih lanjut dari ketua umum," jelasnya.
Basarah mengatakan bahwa prioritas utama bagi kepala daerah dari PDIP adalah langsung turun ke lapangan dan bekerja melayani rakyat, setelah mereka dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto.
Menurutnya, Megawati ingin memastikan bahwa para kepala daerah tetap berada di wilayah masing-masing.
Baca Juga: Retret Kepala Daerah Forum Memperluas Jaringan
Agar bisa segera melaksanakan tugas-tugasnya, tanpa perlu meninggalkan daerahnya untuk sementara waktu.
"Ibu Megawati meminta seluruh kepala daerah dari PDIP untuk tetap berada di daerahnya masing-masing. Setelah dilantik, mereka harus segera bekerja nyata, fokus pada pelayanan publik dan menjalankan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat," jelasnya.
Instruksi ini sejalan dengan visi PDIP yang selalu menekankan kerja nyata di tengah masyarakat, terutama setelah Pilkada 2024.
Megawati ingin memastikan bahwa setiap kepala daerah dari PDIP segera menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab, tanpa harus menunda program kerja yang sudah direncanakan.
Baca Juga: Mendagri: Retret di Magelang Perkuat Kekompakan Kepala Daerah
Megawati tidak melarang para kepala daerah dari PDIP untuk mengikuti retret kepala daerah, melainkan hanya meminta mereka untuk menunda kepergiannya dan menunggu arahan.
Fokus utama yang ditekankan adalah bekerja langsung untuk rakyat, mengutamakan pelayanan publik serta memastikan bahwa kehadiran mereka di daerah dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini


Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026





