Peneliti BRIN: Pemerintahan Prabowo-Gibran Solid, Monolog Gibran Bukan Masalah

AKURAT.CO Video monolog yang diunggah Wakil Presiden RI, Gibran Rakabuming Raka, menuai kontroversi di ruang publik.

Sejumlah pihak menyampaikan kritik tajam, menyebut konten tersebut dramatis dan menimbulkan beragam tafsir.

Namun, Peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Firman Noor, menilai, reaksi tersebut lebih merupakan bentuk ekspresi publik ketimbang ancaman nyata terhadap stabilitas politik nasional.

“Saya kira tidak sejauh itu. Tidak ada indikasi serius bahwa video tersebut merupakan bentuk upaya mengguncang pemerintahan Presiden Prabowo dan Wapres Gibran,” ujar Firman saat dihubungi Akurat.co, Rabu (23/4/2025).

Firman menilai, kemunculan reaksi negatif merupakan akumulasi dari rasa kecewa yang masih tersisa pasca Pilpres 2024.

Menurutnya, masyarakat kini menemukan momen untuk menyalurkan ekspresi tersebut.

Baca Juga: Gerindra Sambut Dukungan PAN untuk Prabowo Maju Lagi di Pilpres 2029

“Sebetulnya ini ekspresi dari ‘kekesalan terselubung’ yang belum mendapat panggung. Dan kebetulan, video itu muncul dengan gaya yang percaya diri tapi juga sedikit nyeleneh, sehingga memicu komentar luas,” jelasnya.

Ia menambahkan, konten video tersebut terlihat berusaha menyampaikan pesan politik dengan cara yang tidak biasa.

Hal ini, kata Firman, menimbulkan kesan seolah Gibran ingin menunjukkan kecerdasan sekaligus daya tarik simbolik di tengah situasi politik yang sensitif.

Namun, Firman menegaskan, untuk bisa disebut sebagai upaya mengganggu stabilitas, harus ada unsur yang lebih kompleks, seperti keterlibatan kekuatan politik besar, militer, dan intelijen yang terorganisir.

“Kalau secara teori, guncangan stabilitas itu butuh lebih dari sekadar opini publik. Harus ada kekuatan yang benar-benar nyata dan solid untuk menggantikan pemerintahan yang sedang berjalan. Dan sejauh ini saya tidak melihat hal itu,” paparnya.

Ia menilai polemik video Gibran lebih tepat dipandang sebagai bagian dari dinamika demokrasi—sebuah bentuk kritik publik terhadap sistem politik saat ini, tanpa potensi nyata untuk merusak tatanan.

Baca Juga: Menko Pangan Takjub Gubernur Herman Deru Sulap Rawa Tempat Buaya Menjadi Sawah Produktif

“Jadi ini lebih ke ekspresi demokratis saja. Tidak sampai pada level yang bisa mengganggu stabilitas. Pemerintah saat ini masih cukup solid dan tidak mudah digoyahkan,” tutup Firman.