Dualisme Kepemimpinan Bayangi PPP Usai Muktamar X Ricuh, Pemerintah Tunggu Dokumen Resmi

AKURAT.CO Kericuhan dalam Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar akhir pekan lalu berpotensi memunculkan dualisme kepemimpinan.

Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyatakan pemerintah siap menghadapi situasi tersebut. Namun, ia menegaskan penilaian hanya akan didasarkan pada aturan internal partai.

“Patokan kita ada di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART). Nanti akan kita lihat siapa yang memenuhi sesuai aturan itu,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/9/2025).

Supratman menjelaskan, pihaknya masih mempelajari dokumen hasil muktamar yang sudah masuk ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU).

Meski demikian, ia mengaku belum bisa memastikan laporan berasal dari kubu mana.

“Seingat saya, mungkin sudah ada laporan di Dirjen AHU, tapi saya tidak tahu kubu yang mana,” katanya.

Meski memiliki kewenangan administratif, Supratman berharap konflik internal PPP dapat diselesaikan di lingkup internal partai.

Baca Juga: Komisi XIII DPR Minta Kemlu Bentuk Tim Independen Ungkap Kematian Diplomat Arya Daru

“Saya berharap bisa diselesaikan secara internal,” imbuhnya.

Adapun Muktamar X PPP yang digelar di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (27/9/2025), sempat ricuh saat forum menetapkan Muhammad Mardiono sebagai Ketua Umum periode 2025–2030.

Sejumlah kader menilai keputusan itu tidak demokratis, sehingga muncul klaim adanya kubu lain yang menolak hasil muktamar.