Pengamat: Koalisi Permanen Tak Otomatis Lemahkan Checks and Balances

AKURAT.CO Wacana pembentukan koalisi permanen dinilai tidak serta-merta mengganggu mekanisme checks and balances dalam sistem demokrasi.

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menyebut fungsi pengawasan terhadap kekuasaan tetap dapat berjalan melalui partisipasi publik yang semakin terbuka.

Menurut Ujang, koalisi pemerintahan saat ini pada dasarnya memang disepakati berjalan hingga 2029, mengikuti masa jabatan Presiden.

Namun, setelah itu, konfigurasi politik sangat mungkin berubah sesuai dinamika yang berkembang.

“Koalisi saat ini memang sampai 2029. Setelah itu tentu ada kemungkinan kocok ulang. Bisa tetap sama, bertambah, atau berkurang, tergantung dinamika politik,” ujar Ujang saat dihubungi Akurat.co, Sabtu (14/2/2026).

Ia menilai stabilitas politik relatif terjaga karena mayoritas partai berada dalam barisan pemerintah.

Bahkan partai di luar koalisi seperti Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), menurutnya, dalam sejumlah kebijakan juga menunjukkan sikap yang sejalan.

Baca Juga: Persija Masih Berpeluang Juara, Jakmania Ingatkan Macan Kemayoran Jangan Tergelincir Lagi

Pengawasan Tak Hanya di Parlemen

Menanggapi kekhawatiran melemahnya fungsi kontrol apabila koalisi permanen terwujud, Ujang berpandangan bahwa demokrasi memiliki mekanisme korektifnya sendiri.

“Demokrasi itu akan mencari bentuk keseimbangannya. Kalau koalisi permanen terwujud dan banyak partai bergabung, pengawasan tidak harus selalu dimaknai hanya di parlemen,” katanya.

Ia menjelaskan, dalam konteks politik modern, ruang partisipasi publik semakin luas, terutama melalui media sosial dan kanal digital lainnya.

Kritik terhadap kebijakan eksekutif maupun legislatif, menurutnya, tetap bisa disuarakan secara terbuka.

“Selama ini masyarakat, terutama generasi muda, cukup aktif menyampaikan kritik. Kekuatan publik itu besar dan tidak bisa diabaikan,” ujarnya.

Ujang juga menilai kalkulasi politik jangka panjang menjadi salah satu faktor menguatnya wacana koalisi permanen.

Faktor elektoral Presiden Prabowo Subianto sebagai petahana dinilai berpotensi memengaruhi konfigurasi dukungan politik menjelang 2029.

“Dalam politik, kalau seseorang dianggap kuat dan punya peluang menang tinggi, tentu banyak pihak yang ingin bergabung. Itu dinamika yang lazim,” tutupnya.

Baca Juga: BRIN dan Kementerian Haji Jajaki Kolaborasi Riset Penguatan Ekonomi Haji dan Umrah