Isu Anggaran MBG Ungkap Inkonsistensi Politik PDIP, Belum Satu Komando?

AKURAT.CO Polemik anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tak hanya memunculkan perdebatan antara pemerintah dan PDIP, tetapi juga membuka dinamika internal di tubuh partai berlambang banteng tersebut.

Sebelumnya, PDIP mengungkapkan bahwa dalam lampiran APBN yang tertuang melalui Peraturan Presiden, dari total Rp769 triliun anggaran pendidikan, sebesar Rp223,5 triliun dialokasikan untuk mendukung program MBG.

Klaim tersebut memunculkan perdebatan karena berbeda dengan pernyataan pemerintah yang menegaskan bahwa MBG tidak menggunakan dana pendidikan dan bersumber dari efisiensi anggaran.

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional, Adib Miftahul, menilai sikap yang berkembang terkait isu MBG belum sepenuhnya mencerminkan posisi resmi dan mayoritas PDIP sebagai institusi.

Ia melihat adanya perbedaan kecenderungan di internal partai, antara kader yang masih sejalan dengan pemerintah dan mereka yang memilih mengambil posisi lebih kritis.

“Ini belum bisa disebut sebagai sikap mayoritas partai. Masih tokoh-tokoh tertentu yang sejak awal memang memiliki karakter oposisi,” ujar Adib saat dihubungi Akurat.co, Jumat (28/2/2026).

Menurutnya, perbedaan respons terlihat dari sikap sejumlah pimpinan partai yang relatif minim komentar saat isu MBG mencuat. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan bahwa PDIP belum sepenuhnya mengambil garis politik yang tegas terhadap kebijakan pemerintah.

Adib menilai, dinamika ini menunjukkan PDIP masih berada pada persimpangan antara memainkan peran kontrol politik atau tetap menjaga relasi dengan pemerintahan. Situasi tersebut membuat pesan politik partai terkesan belum solid di mata publik.

Di sisi lain, kritik yang disampaikan sebagian kader PDIP terkait dugaan penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG tetap dipandang sebagai bagian dari fungsi pengawasan.

Baca Juga: Kritik PDIP Soal Anggaran MBG Tak Konsisten

Saya kira ini bagus sebagai bentuk kontrol. Selama ini oposisi secara kelembagaan belum berjalan efektif,” ujar Adib.

Menurutnya, polemik muncul akibat perbedaan narasi yang disampaikan pemerintah dan PDIP.

Pemerintah menyatakan tidak ada anggaran pendidikan yang digunakan untuk MBG, sementara PDIP merujuk pada dokumen lampiran APBN yang menyebut angka Rp223,5 triliun.

“Publik menjadi bingung. Pemerintah mengatakan tidak satu rupiah pun dana pendidikan dipakai untuk MBG, tetapi PDIP menemukan angka tersebut dalam dokumen resmi,” katanya.

Adib menilai, ketika PDIP mengingatkan agar tidak terjadi kebohongan publik, hal itu secara tidak langsung menunjukkan adanya ketidaksinkronan informasi.

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan bahwa pendanaan MBG berasal dari efisiensi anggaran, namun belum ada penjelasan detail mengenai besaran maupun mekanismenya.

“Kalau disebut dari efisiensi, berapa nominalnya dan bagaimana skemanya? Itu yang belum dijelaskan secara terang,” ucapnya.

Namun, tanpa sikap resmi yang kuat dan menyeluruh, langkah tersebut dinilai lebih merepresentasikan pandangan individu atau kelompok tertentu di internal partai.

Secara politik, Adib menilai langkah PDIP mengkritisi MBG merupakan manuver yang rasional. Di tengah tidak adanya oposisi kuat di parlemen, partai tersebut dinilai memiliki ruang untuk mengambil peran pengawasan secara kelembagaan.

“Kalau tidak diambil partai, peran oposisi bisa berpindah ke kelompok di luar parlemen. Seharusnya kontrol itu dipimpin oleh partai politik,” ujarnya.

Namun ia menegaskan, sikap tersebut belum tentu bermakna sebagai oposisi total terhadap pemerintah. Ada pertimbangan politik jangka panjang, termasuk kalkulasi elektoral menuju 2029.

Kritik terhadap kebijakan seperti MBG dapat menjadi cara menjaga simpati publik tanpa harus sepenuhnya berhadap-hadapan dengan pemerintah.

“Pada akhirnya tetap ada dimensi elektoral. Minimal menjaga asa dan simpati publik,” pungkasnya.