Akurat Logo

Prabowo Tegur Menteri soal Birokrat Nakal: Jangan Sampai Perintah Presiden Diakali

Moehamad Dheny Permana | 20 Mei 2026, 21:18 WIB
Prabowo Tegur Menteri soal Birokrat Nakal: Jangan Sampai Perintah Presiden Diakali
Presiden Prabowo dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026). (Akurat.co/Sopian)

AKURAT.CO Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan seluruh menteri untuk segera menertibkan birokrasi di lingkungan masing-masing.

Ia menilai masih banyak oknum birokrat yang memanfaatkan celah aturan untuk menyiasati kebijakan pemerintah hingga berujung pada praktik korupsi.

Peringatan itu disampaikan Prabowo dalam Rapat Paripurna ke-19 DPR RI terkait Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (20/5/2026).

Menurut Prabowo, pengalaman panjangnya di pemerintahan membuat dirinya memahami berbagai modus yang kerap dilakukan birokrat untuk mengakali instruksi pimpinan.

“Akal-akalan itu saya tahu. Semua menteri saya ingatkan, tertibkan birokrasimu ke bawah,” kata Prabowo.

Ia mencontohkan, perintah presiden kerap dipelintir melalui aturan turunan seperti peraturan menteri, aturan teknis, hingga rekomendasi tertentu yang justru menyimpang dari tujuan awal kebijakan.

Prabowo bahkan mengungkap kebiasaan birokrat meminta tanda tangan pejabat saat kondisi pimpinan sudah lelah pada sore hari.

Baca Juga: DPR Kutuk Penangkapan 9 WNI oleh Israel, Minta Pemerintah Segera Bebaskan Jurnalis dan Relawan Gaza

“Nah, ciri khas birokrat, dia akan minta tanda tangan pukul 17.30 WIB, saat kita sudah capek,” ujarnya.

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan negara tidak akan maju tanpa pemerintahan yang kuat, profesional, dan bersih dari praktik korupsi.

“Tidak ada negara maju kalau pemerintah dan birokrasinya lemah. Kita harus membangun pemerintahan yang kuat, profesional, dan tidak korup,” tegasnya.

Karena itu, Presiden meminta seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota, segera melakukan pembenahan internal di wilayah masing-masing dan tidak ragu menindak pelanggaran.

“Jangan kira sekarang jadi bupati atau gubernur kita tidak bisa monitor. Teknologi sekarang sudah hebat, cepat ketahuan kalau ada penyimpangan,” katanya.

Tak hanya menyoroti birokrat, Prabowo juga menyinggung praktik pengawalan ilegal atau backing terhadap pengusaha nakal yang dilakukan oknum aparat.

“Tapi biasanya mereka ada backing-nya. Backing-nya kalau tidak seragam hijau ya coklat,” ujar Prabowo.

Ia pun mengajak masyarakat ikut mengawasi aparat dan birokrasi. Presiden meminta warga tidak takut melapor apabila menemukan penyimpangan di lapangan.

“Saya minta rakyat rekam saja pakai video. Jangan dilawan, video saja, lapor langsung ke saya,” pungkasnya.

Baca Juga: APAC: inDrive Dorong Keseimbangan Tarif, Komisi, dan Perlindungan Pengemudi

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.