PDIP Berkomitmen Jadi Penyeimbang, Minta Kritik terhadap Pemerintah Tidak Dibungkam

AKURAT.CO PDIP berkomitmen akan terus menjalankan peran sebagai partai penyeimbang di dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Demokrasi yang sehat dinilai membutuhkan kontrol terhadap kekuasaan agar kebijakan negara tetap berpihak kepada rakyat.

Pernyataan itu disampaikan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, saat memimpin Peringatan Hari Lahir Pancasila di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Senin (1/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut Hasto menyoroti berbagai persoalan ekonomi yang tengah dihadapi Indonesia, mulai dari kondisi fiskal, moneter, hingga tekanan pada sektor riil.

Ia juga mengkritik masih kuatnya kebijakan belanja negara yang bersifat populis dan berorientasi elektoral. Padahal, PDIP telah mendorong agenda rekonsolidasi fiskal melalui gagasan Fiscal Resilience atau Ketahanan Fiskal guna memperkuat fondasi ekonomi nasional.

Baca Juga: Peringatan Hari Lahir Pancasila: PDIP Kritik Warisan Demokrasi Era Jokowi, Negara Berubah Otoriter dan Sentralistik

Menurut Hasto, berbagai persoalan yang dirasakan masyarakat, seperti kenaikan harga pangan, kemiskinan, sulitnya memperoleh pekerjaan hingga maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK), menjadi alasan mengapa fungsi pengawasan terhadap pemerintah harus terus dijalankan.

Dalam konteks tersebut, kritik yang disampaikan PDIP bukanlah bentuk oposisi semata, melainkan bagian dari tanggung jawab politik untuk menjaga keseimbangan dalam sistem demokrasi.

Ia bahkan mengungkapkan bahwa pentingnya peran partai penyeimbang telah diakui langsung oleh Presiden Prabowo.

Menurut Hasto, kepala negara memahami bahwa demokrasi membutuhkan mekanisme kontrol dan check and balances, agar kekuasaan tidak berjalan tanpa pengawasan.

"Berbagai kritik sebagai partai penyeimbang ini telah diakui pentingnya, bahkan diapresiasi oleh Presiden Prabowo yang menegaskan bahwa demokrasi memang memerlukan kontrol, memerlukan check and balances, dan inilah yang dijalankan oleh PDI Perjuangan sebagai partai penyeimbang," jelasnya.

Baca Juga: PDIP Peringati Hari Lahir Pancasila di Sekolah Partai, Megawati Absen

Berangkat dari kondisi tersebut, Hasto meminta agar komitmen terhadap demokrasi tidak berhenti pada level pidato politik.

Ia menegaskan seluruh aparat penegak hukum harus menjamin ruang kebebasan berpendapat dan tidak melakukan pembungkaman terhadap kelompok-kelompok kritis.

"Maka dalam pernyataan pers, kami menegaskan bahwa pernyataan Presiden Prabowo di rapat paripurna juga harus diikuti oleh seluruh aparat penegak hukum agar tidak ada lagi pembungkaman terhadap kelompok kritis," katanya.

Bagi PDIP, kritik terhadap pemerintah merupakan bagian dari upaya memperkuat demokrasi dan memastikan cita-cita keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila tetap menjadi arah utama penyelenggaraan negara.

Dengan demikian, fungsi partai penyeimbang tidak hanya penting bagi kehidupan politik tetapi juga bagi perbaikan kebijakan ekonomi dan kesejahteraan rakyat.

Baca Juga: Safari Politik Jokowi Dinilai Tak Akan Melemahkan Kekuatan PDIP