Sudaryono Soal Insiden Diskusi di UGM: Kami Datang untuk Berdialog, Bukan Kabur

AKURAT.CO Wakil Menteri Pertanian (Wamentan), Sudaryono, memberikan klarifikasi terkait insiden yang terjadi dalam agenda diskusi di Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) Universitas Gadjah Mada (UGM), Yogyakarta, Senin (15/6/2026).
Sudaryono menegaskan dirinya bersama Menteri ATR/BPN Nusron Wahid dan Budiman Sudjatmiko datang ke UGM untuk berdialog secara terbuka dengan mahasiswa.
“Kami datang ke UGM memang untuk berdiskusi. Acara ini sudah direncanakan sejak lama dan telah mendapat izin dari pihak kampus. Ini juga bukan kegiatan pertama semacam ini,” kata Sudaryono.
Ia mengatakan sejak awal forum dibuka seluas-luasnya bagi mahasiswa untuk menyampaikan pertanyaan maupun kritik terhadap kebijakan pemerintah.
“Ditanya apa saja tidak masalah. Dihadapi seperti apa saja juga tidak masalah. Kami hadir untuk berdialog secara demokratis,” ujarnya.
Namun, menurut Sudaryono, situasi berubah ketika sekelompok peserta menginginkan forum dihentikan sehingga diskusi tidak lagi kondusif.
“Kami sempat berdiskusi sekitar 30 hingga 40 menit. Tetapi kemudian ada sekelompok orang yang menginginkan forum dihentikan. Padahal sebagian besar mahasiswa justru ingin mendengar dan berdialog,” katanya.
Baca Juga: BGN Siapkan Skema Baru Insentif SPPG, Tak Lagi Flat Rp6 Juta
Ia membantah anggapan bahwa dirinya dan rombongan meninggalkan lokasi karena menghindari dialog.
“Kalau ada yang mengatakan Sudaryono dan Nusron kabur, itu tidak tepat. Justru kami yang datang untuk berdiskusi. Bahkan saat mobil kami dicegat dan kami dicari-cari, kami keluar lagi dan duduk bersila di aspal untuk melanjutkan dialog,” tegasnya.
Dalam dialog spontan tersebut, sejumlah mahasiswa menyampaikan kritik terkait persoalan pertanahan dan dugaan penggusuran.
Sudaryono menegaskan dirinya terbuka untuk memverifikasi langsung setiap persoalan yang disampaikan.
“Kalau memang ada penggusuran atau persoalan agraria tertentu, ayo kita cek bersama. Saya bahkan siap menggunakan dana pribadi untuk mendatangi lokasi dan melihat langsung persoalannya,” katanya.
Sudaryono menegaskan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terbuka terhadap kritik dan menjunjung tinggi nilai demokrasi.
“Kalau ada yang keliru, kita perbaiki. Itu cerminan demokrasi. Orang boleh punya pendapat, tetapi juga harus menghargai pendapat orang lain,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada mahasiswa yang hadir dengan niat berdialog namun tidak dapat mengikuti forum secara optimal akibat situasi yang terjadi.
“Saya minta maaf kepada adik-adik mahasiswa yang sebetulnya ingin berdialog secara baik. Kami siap jika diundang kembali, baik di Yogyakarta maupun Jakarta. Yang penting kita berdiskusi,” katanya.
Baca Juga: Model Sekaligus Eks Staf Ahli Heri Gunawan Mangkir dari Panggilan, KPK Pertimbangkan Jemput Paksa
Menutup keterangannya, Sudaryono menegaskan komitmen pemerintah untuk terus membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat.
“Atas dasar cinta kepada negara, kami siap berdialog dengan siapa pun. Ini bukti bahwa pemerintah demokratis dan terbuka terhadap kritik maupun masukan,” pungkasnya.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026









