Akurat Logo

Djarot: Jokowi Lebih Siapkan Gibran Jadi Presiden Ketimbang Kawal Pemerintahan Prabowo Dua Periode

Okto Rizki Alpino | 22 Juni 2026, 16:44 WIB
Djarot: Jokowi Lebih Siapkan Gibran Jadi Presiden Ketimbang Kawal Pemerintahan Prabowo Dua Periode
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat.

AKURAT.CO Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Djarot Saiful Hidayat, menilai pernyataan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang meminta masyarakat mengawal pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka hingga dua periode, lebih mencerminkan upaya mempersiapkan Gibran sebagai calon pemimpin nasional di masa depan.

Menurutnya, aktivitas politik Jokowi yang belakangan intens melakukan kunjungan ke berbagai daerah menunjukkan adanya agenda politik jangka panjang, yang berfokus pada penguatan posisi politik putra sulungnya tersebut.

"Kalau saya melihat justru mungkin Pak Jokowi berjuang untuk mempersiapkan Gibran sebagai the next president. Dia keliling ke mana-mana," kata Djarot usai menghadiri Rapat Paripurna Peringatan HUT ke-499 Jakarta di Gedung DPRD Jakarta, Senin (22/6/2026).

Baca Juga: Jokowi Minta PSI Dukung Prabowo-Gibran 2 Periode, AHY: Fokus Kita Adalah Ekonomi

Dalam pandangannya, dinamika politik pasca-Pilpres 2024 masih menyisakan kontroversi terkait proses pencalonan Gibran sebagai wakil presiden. Dia kembali menyinggung Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90 yang membuka jalan bagi Gibran untuk maju dalam kontestasi pemilihan presiden.

"Meskipun kita tahu bahwa Gibran itu terpilih karena melanggar konstitusi. Sehingga banyak orang menyebut bahwa pelanggaran konstitusi ini, Gibran sebenarnya tidak sah sebagai wakil presiden berdasarkan Putusan MK 90. Itu kan jelas melanggar konstitusi," ujarnya.

Pernyataan Djarot menunjukkan PDIP masih mempertahankan sikap kritis terhadap proses politik yang mengantarkan Gibran ke kursi wakil presiden. Sejak Pilpres 2024, partai berlambang banteng itu konsisten menilai Putusan MK Nomor 90 sebagai preseden buruk bagi demokrasi karena dianggap menabrak prinsip netralitas lembaga peradilan konstitusi.

Secara politik, kritik Djarot juga mencerminkan kekhawatiran PDIP terhadap munculnya upaya membangun dinasti politik baru di tingkat nasional.

Baca Juga: Pastikan Program 3T Tepat Sasaran, Gibran Kunjungi Sejumlah Lokasi Strategis di Asmat

Dengan menempatkan Gibran sebagai figur sentral dalam peta politik pasca-Jokowi, PDIP melihat adanya kemungkinan konsolidasi kekuatan politik yang tidak lagi bertumpu pada Prabowo sebagai presiden, melainkan pada regenerasi kekuasaan yang berpusat pada keluarga mantan presiden.

Meski demikian, pemerintahan Prabowo-Gibran saat ini masih memiliki masa jabatan yang panjang hingga 2029. Wacana mengenai dua periode pemerintahan maupun peluang Gibran maju sebagai calon presiden pada pemilu mendatang, masih menjadi bagian dari dinamika politik yang terus berkembang menjelang kontestasi nasional berikutnya.

Mantan Gubernur Jakarta tersebut menilai pesan politik yang tersirat dari pernyataan Jokowi bukan semata dukungan terhadap keberlanjutan pemerintahan Prabowo, melainkan juga bagian dari proses membangun legitimasi politik Gibran sebagai figur penerus.

Bagikan:
  • Share to WhatsApp
  • Share to X (Twitter)
  • Share to Facebook

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.