Perkuat Tata Kelola Pemilu, KPU Jakarta Bakal Konsolidasi dengan 18 Parpol

AKURAT.CO Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jakarta menggelar Program Kolaboratif bersama partai politik tingkat provinsi, melalui Forum Konsolidasi Demokrasi dan Kemitraan Kepemiluan yang berlangsung pada Juli hingga Desember 2026.

Program ini menjadi wadah dialog berkelanjutan antara penyelenggara pemilu dan partai politik, untuk memperkuat tata kelola kepemiluan pasca-Pemilu dan Pemilihan 2024.

Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Jakarta, Dody Wijaya, mengatakan forum tersebut dirancang sebagai ruang komunikasi strategis yang tidak hanya membahas persoalan teknis administrasi kepemiluan, tetapi juga memperkuat kemitraan jangka panjang dengan partai politik.

Baca Juga: KPU DKI Dorong Parpol Rutin Perbarui Data SIPOL Jelang Tahapan Pemilu

"Forum Konsolidasi Demokrasi dan Kemitraan Kepemiluan ini merupakan ruang dialog yang strategis antara KPU Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan partai politik," kata Dody saat dikonfirmasi, Selasa (7/7/2026).

Menurutnya, forum itu bertujuan membangun komunikasi yang berkesinambungan sekaligus membuka ruang pertukaran gagasan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu.

"Tujuannya bukan hanya membahas aspek administratif kepemiluan, tetapi juga membangun komunikasi yang berkelanjutan, saling bertukar masukan, serta memperkuat tata kelola kepemiluan yang semakin transparan, akuntabel, dan partisipatif," ujarnya.

Dia menegaskan, partai politik merupakan salah satu pemangku kepentingan utama dalam sistem demokrasi. Karena itu, komunikasi antara KPU dan partai politik tidak seharusnya hanya terjalin saat tahapan pemilu berlangsung.

Melalui program tersebut, KPU Jakarta akan melakukan kunjungan ke 18 partai politik peserta Pemilu 2024 secara bergiliran, mulai 8 Juli hingga 23 Desember 2026. Nantinya, di setiap kunjungan akan membahas sejumlah agenda strategis.

Baca Juga: Polres Jakpus Tetapkan Tujuh Tersangka dalam Kasus Penyekapan Karyawan Percetakan

Di antaranya, pemutakhiran data partai politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL), penguatan pemeliharaan Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB), mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPRD DKI Jakarta, perkembangan regulasi kepemiluan, evaluasi penyelenggaraan pemilu, hingga isu-isu strategis lainnya terkait penguatan demokrasi.

Dody berharap, forum tersebut menjadi fondasi bagi terbangunnya hubungan yang lebih erat antara penyelenggara pemilu dan partai politik, sehingga kualitas penyelenggaraan pemilu dan pemilihan di Jakarta terus meningkat.

"Melalui forum ini, KPU ingin membangun kemitraan yang berkesinambungan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di masa mendatang," pungkasnya.