Soal Kebijakan Kemasan Pangan, Indonesia Jangan Sekadar Menjiplak Negara Lain

AKURAT.CO Guru Besar Bidang Keamanan Pangan & Gizi Institut Pertanian Bogor (IPB), Ahmad Sulaeman, meminta Indonesia tidak mentah-mentah menjiplak kasus-kasus pangan yang terjadi di negara lain seperti isu Bisfenol A (BPA).

Dia menyarankan agar Indonesia membuat aturan sendiri yang berbasis evidence atau berdasarkan bukti, scientific based atau berbasis ilmiah dan sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia.

“Harus ada analisisnya. Kita tidak bisa mengadopsi begitu saja apa yang terjadi di negara luar. Jadi, selama kita belum melakukan analisis resiko, kemudian ada bukti-bukti evidencenya, kita nggak bisa asal jiplak aturan yang ada di luar karena kondisinya berbeda,” kata Sulaiman, Selasa (10/10/2023).

Baca Juga: Dunia Perketat BPA Kemasan Pangan-Air Minum, Indonesia Kapan?

Walaupun misalnya di negara lain itu sudah ada hasil riset segala macam, menurut Sulaiman, itu belum tentu kemasan pangan yang dikritisi sama dengan yang digunakan di Indonesia.

“Apa yang dikritisi di negara lain itu harus dilihat dulu kemasannya. Seperti di Eropa, itu kan yang diprotes kemasan botol bayi dan kaleng, bukan air kemasan galon guna ulang. Sebab, di sana itu memang masyarakatnya tidak ada yang mengkonsumsi air minum galon guna ulang tapi tap water. Nah, jadi aneh jika itu dijiplak dan dianggap sama dengan air galon guna ulang yang digunakan di Indonesia,” ucapnya.

Jadi, menurutnya, kondisi yang terjadi di negara luar itu belum tentu sama dengan di Indonesia. Artinya, lanjutnya, Indonesia itu seharusnya melakukan penelitian sendiri terhadap kemasan-kemasan produk pangannya dan itu pun harus dibuktikan.

“Kalau pun menjiplak, harus dilihat benar nggak kondisi kita sama dengan kondisi di luar. Harus dilakukan studi dulu. Dan kenapa juga harus terburu-buru. Apakah memang itu sudah pada taraf yang sangat membahayakan, beresiko, sehingga segera dibuat regulasinya?” kata dia.

Dia melihat dengan menjiplak mentah-mentah apa yang terjadi di negara lain, itu menunjukkan ketidakkonsistenan Indonesia dalam mengawasi keamanan pangan.

Dia melihat kejadian seperti ini akan berefek jelek, dimana rakyat bisa menjadi tidak percaya lagi terhadap peraturan pangan di Indonesia.

"Kalau mau serius menangani BPA, itu yang di makanan kaleng itu jelas ada BPA-nya, disengaja dilapiskan. Itu kok nggak diungkit-ungkit? Itu kenapa enggak digarap? Kenapa yang disoroti itu cuma galon guna ulang yang bahaya BPA-nya belum terbukti secara ilmiah,” ujarnya.

Dia menyarankan agar lembaga terkait melakukan kajian terlebih dulu secara tuntas dan jangan membuat aturan yang terburu-buru gara-gara ada pesanan.

Untuk menguji apakah air minum galon guna ulang itu berbahaya atau tidak, menurutnya, itu sangat mudah. Caranya, memberikannya kepada hewan percobaan seperti tikus.

“Kasih minum saja (air galon guna ulang) kepada tulis, muncul enggak gejala sakit? Kan gampang sebetulnya. Kenapa kita hanya praduga-praduga yang nggak jelas? Saya belum pernah baca, mendengar ada toksikologi air minum galon guna ulang pada hewan,” tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Standardisasi Pangan Olahan BPOM, Anisyah, mengatakan banyak negara di dunia semakin memperketat regulasi dan penggunaan senyawa BPA untuk campuran dalam kemasan plastik makanan dan minuman. BPOM mewakili pemerintah RI bakal melakukan hal yang sama di Indonesia.

"Isu BPA ini bukan lagi isu nasional, tapi sudah jadi isu global," katanya.[]