GAPKI: Promosikan Produksi Sawit RI dengan ISPO Sudah Sesuai Standar Internasional

AKURAT.CO Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menjelaskan bahwa isu Regulasi Deforestasi Uni Eropa (EUDR) telah menjadi topik utama dalam implikasi terhadap industri kelapa sawit di Indonesia.

Pemerintah Indonesia telah menyatakan posisinya terhadap EUDR dan pentingnya sistem sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai komponen penting dari strategi yang lebih luas, termasuk Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RANKSB).

Sementara, posisi pemerintah Indonesia terhadap kebijakan deforestasi Uni Eropa adalah “Not Comply”.

Baca Juga: Beda Pose Anies, Prabowo dan Ganjar di Surat Suara, KPU: Yang Penting Sopan

Alasan penolakan utamanya adalah karena kebijakan EUDR dianggap sebagai keputusan yang dihasilkan secara internal oleh Uni Eropa tanpa melibatkan secara formal negara-negara produsen, termasuk Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Bidang Perkebunan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Aziz Hidayat mengatakan, asosiasi mengikuti peran dan posisi yang diambil oleh pemerintah.

“Saya kira posisi pemerintah tentu saja harus dihormati, mengingat beragam gagasan atau proposal EU terhadap sawit kita cenderung merugikan dan ini saya kira sebagai sikap tegas pemerintah,” kata Aziz dikutip Jumat (31/11/2023).

Baca Juga: Tampil Dengan Wajah Baru, BNI Emerald Siap Jadi Terbaik di Industri Wealth Management

Sementara Aziz juga menjelaskan peran ISPO bagi Indonesia yang dianggap sudah sesuai dengan standar internasional dan telah memiliki dampak positif dalam pengelolaan sawit yang berkelanjutan.

“Standar keberlanjutan harus memenuhi 3 aspek, sosial, ekonomi, dan lingkungan tetapi kalau untuk ISPO ditambah ketaatan terhadap peraturan perundangan. Jadi kalau sudah punya ISPO, sesungguhnya sudah bisa memenuhi EUDR, apa lagi kalau ISPO telah selesai direvisi,” ucap Aziz.

Oleh karena itu, hal tersebut telah menggambarkan pentingnya peran ISPO dalam menjamin terciptanya standar keberlanjutan industri sawit di Indonesia.

Baca Juga: Majelis Dzikir Nurul Wathon Dukung Prabowo-Gibran, Ini Alasannya

Walaupun pengimplementasian ISPO, khususnya bagi petani kecil membutuhkan usaha yang lebih.

Sebagai tambahan, Direktur Eksekutif INDEF, Tauhid Ahmad juga menyampaikan bahwa pemberlakuan kebijakan EUDR menyebabkan timbulnya dampak multidimensi, terutama terhadap petani kecil dan supply chain sawit yang terisolasi.

Permasalahan utama pada kesesuaian penilaian ISPO dengan EUDR adalah terkait definisi hutan, cut off date, dan traceability.