Soroti Mahalnya Beras dan Bapok Lain, DPP JAMAN: Pemerintah Salah Urus, Krisis Pangan Jadi Nyata

AKURAT.CO Jaringan Kemandirian (DPP JAMAN) menyoroti kondisi ekonomi nasional pasca-pemilihan umum, di mana masyarakat mengalami dampak mahal dan langkanya bahan pokok.

Harga beras premium telah melonjak menjadi Rp18.000 per kilogram dari sebelumnya Rp16.000, sedangkan beras biasa naik dari Rp13.000 menjadi Rp16.000 per kilogram. Cabai rawit juga mengalami kenaikan harga drastis dari Rp80 ribu menjadi Rp100 ribu per kilogram, bersama dengan lonjakan harga komoditas lainnya seperti cabai merah, daging ayam, bawang merah, bawang putih, daging sapi, gula pasir, dan telur ayam.

Ketua DPP JAMAN, Iwan Dwi Laksono menegaskan bahwa pemerintah harus bertindak dalam mengatasi penderitaan masyarakat akibat kenaikan harga ini. Menurutnya, anomali krisis pangan dapat terjadi karena berbagai faktor seperti produksi, distribusi, dan kebijakan pemerintah sendiri.

Baca Juga: Bapanas Minta Masyarakat Tak Panic Buying: Sebenarnya Beras Ada, Dijamin Cukup

"Pemerintah tak bisa tinggal diam saat melihat rakyat menderita seperti ini. Harus ada langkah yang benar-benar konkret dilakukan," tegas Iwan dalam keterangan tertulis, Senin (26/2/2024).

Kemudian, JAMAN meminta pemerintah untuk memeriksa apakah ada cuaca ekstrem di daerah lumbung padi yang mempengaruhi produksi beras. Mereka juga menyoroti spekulasi pasar dan kondisi ekonomi global yang menjadi faktor penting dalam krisis ini.

"Adanya spekulai pasar, tentu nya pelaku pasar akan selalu jeli membaca situasi ekonomi politik dalam maupun luar negeri, terkhusus Indonesia," tambahnya.

Iwan menegaskan bahwa kegagalan kebijakan 'food estate' yang dicanangkan oleh Presiden Jokowi menjadi salah satu penyebab potensial krisis pangan. Dia juga mengkritik kebijakan bantuan sosial pangan yang cenderung bermuatan politis tanpa memperhatikan aspek 'supply and demand' bahan pokok.

Dalam konteks ini, JAMAN menekankan pentingnya pemerintah memiliki sistem pemantauan dan respons yang efektif untuk mengatasi krisis pangan yang mungkin terjadi, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang rentan terhadap fluktuasi harga pangan.

"Ketika anomali beras langka terjadi, dapat menyebabkan dampak yang signifikan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok yang rentan terhadap fluktuasi harga pangan. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem pemantauan dan respons yang efektif dari pemerintah dan stakeholder terkait untuk mengatasi anomali tersebut," katanya.