Bos Kadin Sebut Efisiensi Anggaran 2025 Terasa Dampaknya dalam Jangka Pendek

Hefriday | 19 Februari 2025, 23:45 WIB

AKURAT.CO Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Anindya Novyan Bakrie, menyoroti dampak efisiensi anggaran belanja pemerintah terhadap dunia usaha.

Menurutnya, pengurangan belanja negara dalam jangka pendek pasti akan berdampak pada sektor industri dan dunia usaha.

Ia menegaskan bahwa dunia usaha sangat bergantung pada kebijakan fiskal pemerintah, sehingga pemangkasan anggaran harus dilakukan dengan strategi yang tepat.

"Di dalam jangka pendek tentu apapun yang spendingnya kurang akan berdampak," ujar Anindya saat ditemui di Hotel Shangri-La pada Rabu (19/2/2025).

Namun, Anindya menilai efisiensi anggaran dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang jika dialokasikan ke sektor yang tepat, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Baca Juga: Efisiensi Anggaran Untuk MBG, Ini Kata Luhut

Menurutnya, investasi dalam pengembangan SDM akan memberikan dampak ekonomi yang positif dan berkelanjutan.

"Tentu dalam jangka pendek terasa, tapi dalam jangka panjang selama efisiensi ini digunakan untuk investasi di SDM, saya rasa dalam menengah dan panjang itu akan terbayar berkali-kali lipat," jelasnya.

Salah satu program yang mendapatkan alokasi dari efisiensi anggaran adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM dalam negeri, tetapi juga mendorong industrialisasi di sektor ketahanan pangan.

"Bukan saja memberikan investasi di sumber daya manusia masa depan, karena bonus demografi hanya terjadi sekali, tetapi juga meningkatkan industrialisasi di bidang ketahanan pangan. Kita akan membutuhkan lebih banyak telur, ayam, beras, dan sayur-mayur," tambahnya.

Efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto telah mencapai Rp300 triliun dan direncanakan meningkat hingga Rp750 triliun.

Pemangkasan ini dilakukan dalam dua tahap, dengan tahap pertama menghemat Rp300 triliun dan tahap kedua menargetkan penghematan Rp250 triliun serta tahap ketiga Rp200 triliun.

Presiden Prabowo menegaskan bahwa penghematan ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas belanja negara dan memastikan anggaran dialokasikan untuk kepentingan yang lebih strategis.

Ia juga telah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang mengatur efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun anggaran 2025.

Dalam Inpres tersebut, Prabowo menginstruksikan kementerian dan lembaga untuk melakukan review terhadap belanja negara sesuai tugas dan kewenangannya.

Pemerintah juga menargetkan efisiensi sebesar Rp306 triliun, terdiri dari belanja kementerian/lembaga sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah sebesar Rp50,5 triliun namun sebagian akan dikembalikan kembali ke K/L sehingga hanya Rp250 triliun saja yang dipangkas.