Respons Gelombang PHK, Pemerintah Perpanjang Diskon Tarif JKK 50 Persen

Merespons hal ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengaku pemerintah sudah menyiapkan mitigasi bagi para pekerja yang terkena PHK, khususnya mereka yang bergerak di industri padat karya. Salah satunya dengan memberikan diskon 50% tarif iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). 

 

"Memang yang berhubungan dengan pekerja di industri yang labour intensive yang kita berikan kemungkinan kalau terjadi kehilangan pekerjaan mereka mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) dan ini iurannya kita berikan diskon 50 persen," jelasnya di Kompleks Istana Negara, Jakarta, sebagaimana dipantau Akurat.co dari kanal youtube Sekretariat Presiden, Senin (2/6/2025). 

 

 

Ia menyebutkan, diskon JKK ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).  "Untuk diketahui saja untuk JKK ini APBN sudah memberikan top up bantuan supaya BPJS bisa memberikan JKK untuk para pekerja yang kehilangan pekerjaan dengan sekaligus mengambil JKK tersebut," terangnya. 

 

Sehingga menurutnya, hal ini tidak akan mengganggu keuangan BPJS Kesehatan itu sendiri.  "BPJS kesehatan keuangannya tetap ada, APBN memberi dukungan langsung dan para pekerja, yang mengalami kehilangan pekerjaan dan akan diberikan juga jaminan kehilangan pekerjaan," tegasnya.

 

Bendahara Negara menambahkan, pemerintah juga akan mengakselerasi program-program yang dapat menciptakan kesempatan kerja, salah satunya program rehabilitasi sekolah dengan anggaran Rp16,9 triliun. 

 

Menteri Pekerjaan Umum, lanjut Sri Mulyani, juga akan mengakselerasi pembangunan irigasi untuk mendukung ketahanan pangan dimana proses anggarannya juga sudah dilakukan sehingga konstruksinya bisa dilaksanakan pada Juli atau paling lambat Agustus 2025

 

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah juga memiliki program akselerasi pembangunan dan kepemilikan perumahan untuk masyarakat berpendapatan rendah dengan total angagaran mencapai Rp84 Triliun.

 

"Jadi banyak program yang dibiayai APBN langsung yang diharapkan bisa memberikan kesempatan kerja kepada masyarakat yang ini diharapkan menurunkan berbagai ekses persaingan di tingkat global terutama untuk industri padat karya," tukas Menkeu.