Dilematis Penutupan Selat Hormuz, Akankah Indonesia Masuk dalam Pusaran Krisis Energi Global?

AKURAT.CO Ketika dunia masih berjuang keluar dari tekanan geopolitik dan ketegangan energi pasca-pandemi, ancaman penutupan Selat Hormuz kembali menghantui perekonomian global.

Titik sempit perairan strategis yang memisahkan Iran dan Oman ini selama puluhan tahun menjadi jalur nadi ekspor energi dunia. Lebih dari 20 juta barel minyak mentah melintasi selat ini setiap hari, mewakili hampir 30% pasokan minyak global.

Bagi Indonesia, sebuah negara yang 80 persen pasokan energinya masih berasal dari energi fosil dan lebih dari separuh kebutuhan minyaknya diimpor, skenario ini bukan sekadar ketegangan luar negeri. Ini ancaman langsung terhadap stabilitas harga BBM domestik, keuangan negara, dan kehidupan jutaan warga yang menggantungkan roda ekonomi pada bahan bakar murah.

Geopolitik Minyak dan Krisis yang Mengancam

Selat Hormuz selama ini menjadi jalan vital ekspor bagi negara-negara Teluk seperti Arab Saudi, Kuwait, Uni Emirat Arab, dan Irak. Jika konflik antara Iran dan kekuatan Barat meletus dan memicu blokade di selat ini, maka arus tanker akan tersendat. Negara-negara pengimpor, termasuk Indonesia, mau tak mau harus mencari jalur distribusi baru yang lebih panjang dan lebih mahal.

Salah satu opsi yang mencuat adalah jalur alternatif melalui pelabuhan Oman dan India. Minyak dari negara-negara Teluk bisa dialihkan ke pelabuhan-pelabuhan seperti Duqm dan Sohar di Oman, sebelum dikapalkan menuju kawasan Asia melalui Samudra Hindia dan Selat Malaka.

Namun di balik peta strategi ini, muncul sederet pertanyaan penting, seberapa siap Indonesia menghadapi kenaikan biaya logistik, penundaan pasokan, dan lonjakan harga pasar minyak global? Apakah skenario ini sudah diantisipasi dalam desain kebijakan energi nasional?

Keterbatasan Rute Alternatif dan Kenaikan Biaya

Secara geografis, pelabuhan Oman berada di sisi selatan Semenanjung Arab, sehingga mampu menjadi titik pengalihan pengapalan minyak jika Selat Hormuz diblokade.

Namun demikian, kapasitas pelabuhan dan jalur pipa dari ladang minyak ke pantai Oman terbatas. Begitu pula India, yang meskipun memiliki pelabuhan besar, tidak dirancang sebagai pusat transshipment energi dunia.

Jika minyak harus dipindahkan melalui Oman dan India, rute pelayaran menuju Indonesia akan bertambah jauh dan berliku. Waktu tempuh pengiriman bisa bertambah 4 hingga 7 hari. Tak hanya itu, biaya logistik dan asuransi kapal juga akan melonjak tajam karena tingginya risiko geopolitik dan kelangkaan rute yang aman.

Indonesia yang saat ini masih mengimpor minyak mentah dan produk BBM dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Nigeria akan terjebak dalam pusaran harga tinggi. Menurut simulasi dari lembaga riset energi internasional, potensi kenaikan harga minyak global bisa menyentuh USD150 per barel dalam skenario ekstrem. Hal ini tentu akan berdampak langsung terhadap harga BBM dalam negeri.

Dampak Langsung ke Subsidi BBM dan Fiskal Negara

Pemerintah Indonesia melalui PT Pertamina masih mempertahankan harga BBM tertentu di bawah harga pasar dengan skema subsidi dan kompensasi.

Dalam kondisi saat ini, ketika harga minyak mentah Indonesia (ICP) masih berada di kisaran USD 80–90 per barel, beban subsidi energi saja sudah mencapai Rp400 triliun lebih per tahun.

Bayangkan jika harga minyak dunia melonjak dua kali lipat akibat krisis distribusi. Beban subsidi dan kompensasi bisa melonjak drastis, menekan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mempersempit ruang fiskal untuk sektor prioritas seperti pendidikan dan kesehatan.

Lebih mengkhawatirkan, tidak ada jaminan bahwa harga BBM bisa tetap dipertahankan murah di tengah tekanan harga global. Pemerintah mungkin dipaksa menaikkan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite atau Solar. Kenaikan ini akan berisiko memicu inflasi, menekan daya beli masyarakat, dan memperlambat pemulihan ekonomi nasional pasca pandemi.

Ketergantungan dan Ketidaksiapan Sistemik

Di tengah situasi ini, muncul kritik konstruktif terhadap arah kebijakan energi nasional. Ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak telah lama menjadi titik lemah yang belum ditangani secara serius.

Meskipun pemerintah telah menggulirkan program biodiesel seperti B35 dan mempercepat hilirisasi energi, namun belum ada strategi komprehensif untuk memperkuat ketahanan energi nasional.

Cadangan strategis minyak (Strategic Petroleum Reserve/SPN) Indonesia juga masih tertinggal dibanding negara-negara maju. Saat Jepang dan Korea Selatan memiliki cadangan minyak hingga 90 hari konsumsi nasional, Indonesia hanya memiliki cadangan terbatas dan tersebar di tangki operasional, bukan cadangan strategis negara.

Pertanyaannya, mengapa pemerintah belum memperkuat cadangan energi nasional sebagai tameng krisis?

Kebutuhan Mendesak Reformasi Energi

Situasi geopolitik yang tidak menentu harusnya menjadi alarm keras bagi para pembuat kebijakan di Tanah Air. Indonesia tidak bisa terus bertumpu pada skenario normal. Ketahanan energi tidak cukup hanya dengan menjaga harga BBM tetap rendah. Diperlukan:

1. Diversifikasi sumber impor: menjajaki pembelian dari Afrika, Amerika Selatan, atau bahkan Rusia jika memungkinkan secara diplomatik.

2. Penguatan cadangan strategis nasional: mendirikan fasilitas penyimpanan terpusat di lokasi strategis dan dikelola di bawah kendali negara.

3. Percepatan transisi energi: investasi serius pada energi terbarukan dan infrastruktur mobil listrik.

4. Transparansi subsidi energi: memastikan subsidi tepat sasaran, bukan hanya menahan harga tetapi mendorong efisiensi dan kemandirian.

Penutupan Selat Hormuz, meskipun masih dalam tahap dilematis namun harus dipandang sebagai skenario yang sangat mungkin terjadi. Dunia tidak lagi stabil dan ketegangan geopolitik adalah bagian dari realitas baru global. Indonesia harus mempersiapkan diri secara sistemik dan jangka panjang.

Krisis energi tidak akan memilih negara. Negara yang lemah perencanaan, lambat antisipasi, dan abai terhadap ketahanan energi akan paling menderita.

Momentum ini harus menjadi refleksi bahwa menjaga harga BBM murah bukan satu-satunya tujuan kebijakan energi. Lebih dari itu, menjaga kedaulatan energi nasional adalah fondasi dari kemandirian bangsa di tengah badai global yang kian tak terduga