Koperasi Desa Merah Putih Siap Diresmikan, Fokus Potong Rantai Distribusi

AKURAT.CO Pemerintah berencana meluncurkan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih pada 19 Juli 2025 mendatang, dengan Klaten, Jawa Tengah, ditunjuk sebagai pusat kegiatan.
Peluncuran ini akan dipimpin langsung oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan diikuti secara serentak oleh seluruh provinsi dan kabupaten di Indonesia.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas, menyampaikan bahwa hingga saat ini telah terbentuk sekitar 500 Koperasi Desa yang memiliki badan hukum, dan sebanyak 100 koperasi dinyatakan memenuhi syarat sebagai koperasi percontohan atau mockup.
"Peluncuran akan dilakukan serentak, pusatnya di Klaten. Ini langkah awal penting dalam membangun kemandirian ekonomi di desa dan kelurahan,” ujar Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (7/7/2025).
Baca Juga: Pemerintah Rangkul HKTI dalam Program 80.000 Kopdes Merah Putih
Zulhas merinci bahwa Koperasi Desa Merah Putih akan menjalankan beragam unit usaha, mulai dari gerai sembako, apotek desa, unit simpan pinjam, klinik desa, hingga logistik dan cold storage. Ada juga agen pupuk, penjualan gas LPG ukuran kecil (gas melon), serta sistem distribusi gabah dan jagung dari petani.
Salah satu fokus utama dari program ini adalah pemotongan rantai distribusi sembako dan hasil pertanian yang dinilai terlalu panjang. Zulhas menyebutkan bahwa saat ini distribusi minyak goreng di desa bisa melalui delapan lapisan (layer) distribusi, yang membuat harga menjadi tidak efisien.
“Dengan koperasi, kita potong rantai itu. Supaya harga sembako bisa lebih murah dan pendapatan petani lebih besar,” ungkap Zulhas.
Selain menargetkan efisiensi distribusi, Koperasi Desa juga akan berperan dalam memberikan akses layanan perbankan kepada masyarakat desa. Zulhas menyebutkan kerja sama telah dijalin dengan bank-bank anggota Himbara seperti BRI, BNI, dan Mandiri, termasuk fitur layanan seperti BRI Link atau BNI Link.
Baca Juga: Kopdes Merah Putih Bisa Serap 2 Juta Lapangan Kerja
Tujuan dari kehadiran perbankan di koperasi ini adalah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap rentenir dan tengkulak. Menurut Zulhas, masih banyak wilayah yang sulit dijangkau lembaga keuangan formal, dan ini membuat petani atau nelayan terpaksa meminjam uang dengan bunga tinggi.
“Kalau koperasi bisa jadi mitra Himbara, maka petani punya pilihan. Tidak perlu ke rentenir, karena akses ke bank makin dekat,” jelasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono, yang juga menjabat sebagai Koordinator Ketua Pelaksana Harian Satgas Percepatan Pembentukan Kopdes Merah Putih, mengatakan bahwa akan ada 92 koperasi percontohan di 38 provinsi yang dijadikan model dalam tahap awal operasional.
Skema pendanaan untuk koperasi-koperasi percontohan ini akan disokong oleh empat sumber utama, yaitu bank Himbara, Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Bank Pembangunan Daerah (BPD), dan koperasi simpan pinjam (KSP).
Ferry berharap ke-92 koperasi percontohan ini dapat menjadi pusat pembelajaran bagi desa-desa sekitar, sehingga tercipta ekosistem koperasi yang tangguh dan mandiri secara berkelanjutan.
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.
Berita Terkait
Berita Terkini
Terpopuler
- 1Kuota Gratis 81 GB HUT ke-81 RI Viral di WhatsApp, Ini Faktanya
- 2Bukan Febrie Adriansyah, Eksekutor Aset PT GBU Ternyata Anggota Tim 9 Hari Wibowo
- 3Demo Hari Ini di Bundaran HI, BEM UI Bawa 8 Tuntutan, Apa Saja Isinya?
- 420 Link Twibbon 17 Agustus 2026 Terbaru, Cocok untuk Rayakan HUT ke-81 RI Hari Ini!
- 5Kode Redeem FF Spesial 17 Agustus 2026, Ada Hadiah Gratis untuk Rayakan HUT ke-81 RI
- 6Diduga Selewengkan Kas RW Rp11 Miliar, Mantan Ketua dan Sekretaris RW di PIK Dilaporkan ke Polisi
- 7BEM UI Demo 18 Agustus di Bundaran HI, Ternyata Ini 8 Tuntutannya!
- 8Ben-Gvir Serukan Pembunuhan 30–40 Orang di Gaza Tiap Malam, Netanyahu Dikritik dari Kanan
- 9Lebih Inklusif dan Merakyat, Pemerintah Semarakkan HUT ke-81 RI di Kampung-kampung Padat Penduduk
- 10RUU Perampasan Aset Ditargetkan Sah Desember 2026









