PNRE Siap Terlibat Bangun PLTN, Dorong Transisi Energi Nasional

AKURAT.CO Dukungan terhadap transisi energi nasional semakin menguat dengan adanya keterlibatan PT Pertamina New & Renewable Energy (PNRE) dalam rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Indonesia.

Wakil Ketua Umum Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Aryo Djojohadikusumo, menyampaikan bahwa pihaknya menyambut baik rencana PNRE tersebut sebagai langkah konkret menuju ketahanan energi yang berkelanjutan.

“Saya dapat info dari Dirut PNRE, mereka juga mau terlibat dalam proyek PLTN. Tentu ini merupakan hal yang menggembirakan karena PNRE akan berkontribusi dalam proyek transisi energi di Indonesia,” ujar Aryo dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (11/7/2025).

Baca Juga: Kadin Gandeng IAPI Genjot Literasi Akuntansi dan Kepatuhan Pajak Pengusaha

Rencana pembangunan PLTN telah tertuang dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 dengan target kapasitas awal sebesar 500 megawatt (MW).

Pembangunan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan memperkuat sistem ketenagalistrikan nasional melalui sumber energi rendah emisi.

Aryo mengungkapkan bahwa beberapa negara telah menyatakan ketertarikan untuk bekerja sama membangun PLTN di Indonesia. Dalam hal ini, ia menyarankan pemerintah menjajaki peluang kerja sama dengan negara-negara seperti Kanada dan Korea Selatan, mengingat keduanya memiliki teknologi PLTN yang maju serta cadangan uranium yang cukup besar.

“Kanada dan Korea Selatan memiliki pengalaman panjang dalam pembangunan dan pengoperasian PLTN. Mereka juga punya cadangan uranium yang besar, sama seperti Amerika Serikat, Rusia, dan China,” jelasnya.

Baca Juga: Kadin Gelar Retreat di Magelang, Bahas Strategi Capai Pertumbuhan Ekonomi 8 Persen

Lebih lanjut, Aryo menyoroti pentingnya mengembangkan PLTN skala kecil atau yang dikenal sebagai Small Modular Reactor (SMR). Menurutnya, teknologi ini lebih fleksibel, dapat dibangun di wilayah terpencil, dan memiliki risiko operasional yang lebih rendah dibandingkan PLTN skala besar.

“Rencana pembangunan PLTN di Indonesia menarik untuk dibahas, terutama terkait pengembangannya dalam skala kecil atau small modular reactor,” ujarnya.

Energi nuklir dinilai sebagai sumber daya yang efisien, terjangkau, dan ramah lingkungan. Aryo menyebutkan bahwa pemanfaatan nuklir bisa menjadi solusi untuk mencapai net-zero emission, sekaligus memperkuat kemandirian energi nasional dalam jangka panjang.

Meski begitu, Aryo menekankan pentingnya edukasi dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat agar tidak ada kekhawatiran berlebih terkait keamanan nuklir. Ia menilai pemahaman publik yang menyeluruh sangat penting untuk mendukung kelancaran implementasi proyek ini.

Sebelumnya, Kementerian ESDM telah mengidentifikasi potensi sumber daya uranium dan thorium di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat. Berdasarkan Atlas Geologi Sumber Daya Mineral dan Energi Kalimantan Barat, potensi uranium di wilayah tersebut mencapai sekitar 24.112 ton.

Potensi ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk mengelola bahan bakar PLTN secara mandiri di masa depan.

Namun demikian, realisasi pemanfaatan energi nuklir di Indonesia masih menunggu keputusan pemerintah yang didukung dengan kajian komprehensif, termasuk studi kelayakan teknis, lingkungan, dan sosial. Pemerintah juga tengah menyiapkan aturan khusus terkait pengolahan uranium dan thorium guna mendukung pengembangan PLTN.

Payung hukum pengembangan PLTN sendiri telah tersedia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran serta Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir. Dalam RUPTL 2025–2034, pemerintah menargetkan PLTN pertama dapat mulai beroperasi pada tahun 2032.